Ratusan Warga Tolak Penskoran Ulang Pilkades Kediri, Kantor Desa Disegel
Lombok Barat (NTBSatu) – Ratusan warga menggeruduk Kantor Desa Kediri, Kecamatan Kediri, Lombok Barat, pada Minggu, 15 November 2026. Mereka menolak rencana penskoran ulang bakal calon kepala desa yang mereka nilai memicu polemik baru.
Penolakan muncul setelah panitia desa menetapkan lima calon dari enam bakal calon pada Selasa, 10 November 2026. Namun, keberatan salah satu bakal calon membuat panitia kabupaten meminta proses penskoran kembali.
Perwakilan massa aksi, Lalu Armayadi, mempertanyakan dasar hukum pengulangan seleksi tersebut. Ia menilai panitia tidak semestinya menganulir keputusan yang sudah mereka tetapkan.
“Kami secara tegas menolak skoring ulang ini dilaksanakan, karena sudah keluar dari aturan yang di mana panitia desa sudah menerbitkan SK penetapan, kenapa kok kabupaten ini mau mengulang kembali apa yang sudah ditetapkan oleh panitia desa,” tegasnya, Minggu, 15 November 2026.
Armayadi mendesak panitia melanjutkan tahapan Pilkades sesuai jadwal. Warga meminta panitia segera mengagendakan pengundian nomor urut calon kepala desa.
Bahkan, massa menyegel aula kantor desa dan sekretariat panitia sebagai bentuk protes. Mereka juga mengancam menggelar aksi lanjutan dengan jumlah massa lebih besar.
Panitia Desa Tunda Penskoran Ulang
Ketua Panitia Pilkades Kediri, Zulkifli, akhirnya menunda skoring ulang yang semula jadwalnya Minggu. Keputusan itu menyusul penolakan warga yang mendatangi kantor desa.
“Pada hari ini sebenarnya kita akan melakukan skoring ulang tetapi, karena tadi ada penolakan dari masyarakat akhirnya kita tunda dulu untuk kita koordinasikan bersama panitia kecamatan dan kabupaten,” kata Zulkifli, Minggu, 15 November 2026.
Setelah penundaan, panitia desa menggelar rapat terbatas bersama panitia kecamatan dan kabupaten. Pertemuan berlangsung di Aula Kantor Camat Kediri.
Hasil rapat tersebut mendorong panitia desa mengirim surat resmi kepada Dinas PMD Lombok Barat. Mereka meminta pemerintah kabupaten segera menyelesaikan persoalan tersebut.
“Jadi hari ini kita langsung mengajukan surat ke DPMD, menindaklanjuti secara cepat bahwa tahapan hingga kini juga sudah deadline,” ujarnya.
Zulkifli berharap panitia kabupaten segera menindaklanjuti permohonan tersebut pada Senin. Ia juga mendorong penyelesaian dengan menghadirkan panitia desa, kecamatan, dan enam bakal calon.
DPMD Verifikasi Keberatan Bakal Calon
Sebelumnya, Kepala Dinas PMD Lombok Barat, Mahnan menjelaskan, persoalan bermula dari keberatan salah satu bakal calon. Pengaju keberatan menilai kedudukannya belum terakomodasi dalam proses seleksi tambahan.
Mahnan mengatakan, penyelesaian persoalan Pilkades harus mengikuti mekanisme berjenjang. Panitia kecamatan terlebih dahulu memfasilitasi keberatan sebelum pembahasan tingkat kabupaten.
“Apabila terdapat keberatan dari bakal calon kepala desa terkait proses pelaksanaan Pilkades di desanya, maka panitia tingkat kecamatan terlebih dahulu memfasilitasi penyelesaian persoalan tersebut,” jelas Mahnan, Jumat, 13 November 2026 yang lalu.
Ia menambahkan, tim akan melakukan verifikasi lapangan terhadap dokumen dan data pengajuan keberatan. Hasil pemeriksaan menjadi bahan pertimbangan untuk menentukan langkah penyelesaian.
“Kami berharap persoalan ini segera mendapatkan penyelesaian sehingga tahapan Pilkades di Desa Kediri dapat kembali berjalan,” ujarnya.
Mahnan menyebut, pengundian nomor urut di Kediri masih menunggu penyelesaian persoalan tersebut. Sementara itu, pemungutan suara Pilkades serentak jadwalnya pada Rabu, 9 Desember 2026. (*)




