Lombok BaratPemerintahan

Pemkab Lobar Amankan 5 Aset Daerah, Sebagian Berulang Kali Dikuasai Pihak Lain

Lombok Barat (NTBSatu) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lombok Barat (Lobar) mengamankan lima bidang aset daerah yang sebelumnya dikuasai pihak lain. Namun, pengamanan tersebut belum sepenuhnya menjamin aset pemerintah terbebas dari penguasaan kembali.

Kabid Pengelolaan Aset Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Lobar, Hulaifi menyebut, lima objek tersebut tersebar di empat desa. Lokasinya meliputi Kuranji Dalang, Krama Jaya, Golong, dan Buwun Sejati.

Rinciannya, satu bidang di Kuranji Dalang seluas sekitar 62 are. Kemudian, satu bidang di Krama Jaya seluas 64 are dan satu bidang di Golong seluas tiga are.

Sementara itu, dua bidang di Buwun Sejati memiliki luas gabungan sekitar 1,2 hektare. Hulaifi menyebut seluruh bidang tersebut telah memiliki sertifikat atas nama pemerintah daerah.

“Statusnya semua sudah bersertifikat. Sertifikatnya atas nama Pemda semua,” jelas Hulaifi, Minggu, 15 November 2026.

Meski demikian, sejumlah pihak sebelumnya tetap menguasai lahan tersebut. Di Kuranji Dalang, pihak yang mengklaim menggunakan dasar pipil atas nama kakeknya.

Namun, Hulaifi menyebut pengadilan telah menolak gugatan terkait lahan tersebut. Penolakan itu terjadi melalui jalur Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) maupun perdata.

Sementara di Buwun Sejati, pihak lain mengklaim lahan berdasarkan transaksi jual beli. Hulaifi menyebut, pemerintah sebelumnya pernah menyewakan aset tersebut pada 2017 hingga 2019.

Namun, pihak lain mulai menguasai lahan sejak 2020. Bahkan, beberapa lokasi sempat pemerintah kosongkan sebelum pihak tersebut kembali masuk.

“Sudah pernah kita kosongkan dan kita pasangkan plang, tetapi pihak ini masuk lagi,” ungkapnya.

BKAD Siapkan Penjagaan

Pengalaman penguasaan kembali mendorong BKAD mengubah pola pengamanan aset. Pemerintah tidak lagi hanya mengandalkan pemasangan plang setelah pengosongan.

BKAD menyiapkan penjagaan fisik dengan melibatkan Satpol PP dan tim terkait. Hulaifi juga menyebut unsur kepolisian dan TNI akan dilibatkan.

Pola tersebut bertujuan mencegah pihak yang mengklaim lahan kembali menguasai aset. Pemerintah juga ingin melindungi pihak penyewa yang memanfaatkan lahan tersebut secara resmi.

“Kalau kita pasang plang saja, setelah ditinggal mereka masuk lagi. Itu yang terjadi selama ini,” katanya.

DPRD Minta Aset Produktif dan Tambah PAD

Ketua Komisi I DPRD Lombok Barat, Ahyar Rosidi, mengapresiasi langkah BKAD mengamankan aset daerah. Ia menilai penertiban penting untuk memperkuat kepastian hukum dan tertib administrasi.

Namun, Ahyar meminta pemerintah tidak berhenti pada pengembalian aset. Ia mendorong BKAD menginventarisasi seluruh aset, terutama yang belum produktif atau terbengkalai.

Menurutnya, aset daerah memiliki potensi meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pemerintah dapat mengkaji pemanfaatannya melalui kerja sama, penyewaan, atau pelayanan publik.

Ahyar menyebut target PAD dari pengelolaan aset tahun ini mencapai Rp1,7 miliar. Realisasinya telah melampaui 80 persen.

“Kami berharap target tersebut dapat tercapai 100 persen hingga akhir tahun,” ujarnya kepada NTBSatu, Minggu, 15 November 2026.

Ia meminta BKAD bersama seluruh OPD menyusun langkah konkret dan berkelanjutan. Pemerintah perlu memastikan setiap aset memiliki manfaat ekonomi maupun sosial.

“Jangan sampai daerah memiliki banyak aset, tetapi belum mampu memberikan nilai tambah bagi keuangan daerah dan kesejahteraan masyarakat,” tegas legislator dari PKS tersebut. (*)

Khazani Darunnafis

Khazani atau Zani adalah Jurnalis NTBSatu yang fokus menulis di isu Daerah Lombok Barat, Politik, Kebencanaan dan Human Interest. Ia merupakan lulusan Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Mataram dengan Konsentrasi Jurnalistik.

Artikel Terkait