Sumbawa Barat (NTBSatu) – Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga (Disparpora) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) terus mematangkan konsep pariwisata kerakyatan. Konsep ini berbasis komunitas lokal.
Langkah strategis ini memfokuskan perhatian pada penguatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM). Selain itu, program ini menguatkan tata kelola kelembagaan tingkat desa.
Kepala Disparpora KSB, Nurdin Rahman, S.E. menilai, pekerja bisa merampungkan fasilitas fisik pariwisata dalam hitungan bulan. Namun, penataan kelembagaan justru menjadi tantangan terberat. Lembaga tersebut meliputi Pokdarwis, BUMDes, Karang Taruna, hingga PKK.
“Membangun fasilitas itu sederhana, bisa selesai enam bulan atau setahun. Tapi bagaimana mengelola konsep pariwisata kerakyatan ini, bagaimana SDM-nya, ini yang paling berat dan sangat perlu kita bangun,” ujar Nurdin, Kamis, 24 September 2026.
Rangkul Potensi Gen Z Lewat Komunitas
Nurdin menyoroti perkembangan teknologi saat ini. Teknologi mendorong generasi muda, seperti Gen Z alias Generasi Z dan Gen Alpha, bekerja secara mandiri dari rumah. Menurutnya, pola kerja individualis ini berpotensi mengikis tradisi gotong royong dan nilai sosial masyarakat.
Guna merespons dinamika tersebut, Disparpora KSB membentuk wadah komunitas terstruktur. Wadah ini membagi peran pemuda secara profesional. Peran tersebut meliputi manajemen, pengolahan keuangan, pemandu wisata, hingga pemasaran digital.
“Kalau bekerja sendiri-sendiri, nilai sosial kita pasti bergeser. Kami membentuk komunitas agar masyarakat bisa mengelola bersama. Pemuda-pemuda yang adaptif ini kita tempatkan sesuai keahliannya,” terangnya.
Program ‘Bale Bahasa’ membuktikan terobosan ini. Program tersebut mengerahkan 25 pemuda lokal. Para pemuda ini menguasai berbagai bahasa asing, seperti bahasa Inggris, Arab, hingga Korea.
Selain itu, Disparpora KSB menggaet mahasiswa asing asal Australia dari Universitas Mataram (Unram). Para mahasiswa menginap dan mempelajari kearifan lokal setempat.
Pakar dan profesor dari Unram bahkan telah mengaji konsep tata kelola pariwisata kerakyatan berbasis komunitas ini. Kajian tersebut bertujuan memperkuat efektivitas pelaksanaan di lapangan.
Di sisi lain, Nurdin mengungkapkan penundaan pembangunan sejumlah fasilitas fisik pariwisata. Pihaknya menunda proyek demi membenahi tata kelola administrasi dan mencegah penggunaan dokumen yang tidak valid.
“Kami ingin membangun peradaban yang lebih baik dan mengawalinya dengan cara-cara yang benar. Tidak ada niat buruk, kami berkomitmen target pembangunan fasilitas fisik selesai pada 2027 mendatang,” tegasnya.
Nurdin menegaskan bahwa kemandirian ekonomi warga desa menjadi muara dari seluruh rangkaian program pariwisata kerakyatan ini.
“Tujuan pariwisata kerakyatan ini agar masyarakat bisa meningkatkan pendapatan dan merasakan posisi sebagai pelaku atau pengelola utama, bukan sekadar menjadi buruh,” pungkasnya. (*)
