Mataram (NTBSatu) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lombok Utara berkomitmen menambah alokasi anggaran untuk meremajakan peralatan Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar) yang rusak.
Langkah ini diambil guna menjamin keselamatan petugas lapangan serta meningkatkan kualitas pelayanan kedaruratan masyarakat. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika KLU, Haerul Anwar mengatakan, kondisi tersebut sudah menjadi perhatian pemerintah.
“Terkait dengan ada beberapa kondisi peralatan Damkar yang kurang layak tentunya ini harus menjadi perhatian untuk kita sikapi. Kami akan mencari solusi,” ujarnya kepada NTBSatu pada Rabu, 4 November 2026.
Langkah ini merespons lonjakan beban operasional penanganan bencana di wilayah Kabupaten Lombok Utara. Hingga awal November, jajaran Damkar KLU menangani sebanyak 565 kejadian kedaruratan secara keseluruhan. Jumlah tersebut terdiri atas 173 kejadian kebakaran dan 392 layanan nonkebakaran.
Tingginya intensitas peristiwa ini memaksa personel turun ke lapangan hampir dua kali sehari. Beban pelayanan yang tinggi menuntut kesiapan sarana prasarana yang memadai di setiap regu.
Namun, kondisi riil di lapangan menunjukkan adanya penurunan fungsi peralatan utama secara signifikan. Pemerintah daerah menilai situasi ini harus menjadi peringatan serius bagi seluruh jajaran terkait.
Kerusakan Alat Pelindung Diri
Frekuensi penanganan peristiwa yang terus meningkat belum didukung kesiapan sarana keselamatan personel yang optimal. Dari total 42 unit baju pemadam, hanya 18 unit yang layak pakai. Sebanyak 57 persen sisanya saat ini berada dalam kondisi rusak berat.
Kondisi serupa juga terjadi pada sepatu boots khusus pemadam kebakaran di gudang inventaris. Sebanyak 22 unit atau sekitar 56 persen dari 39 sepatu boots sudah rusak.
Ketiadaan alokasi anggaran pengadaan Alat Pelindung Diri (APD) pada Tahun Anggaran 2026 memicu besarnya kerusakan sarana tersebut. Kondisi ini dinilai sangat membahayakan jiwa personel saat menerjang kobaran api di lokasi.
“Kita akan mencari solusi agar peralatan-peralatan tersebut selalu dalam kondisi yang optimal. Karena ini menyangkut penyelamatan jiwa, baik jiwa petugas maupun jiwa masyarakat,” lanjutnya.
Personel dituntut bekerja maksimal menghadapi berbagai kondisi berbahaya di lapangan setiap hari. Oleh karena itu, perlengkapan pelindung diri yang layak menjadi kebutuhan mendesak yang harus segera terpenuhi.
Keterbatasan Alat Evakuasi
Ketersediaan peralatan penanganan nonkebakaran di lapangan juga menghadapi kendala teknis yang cukup serius. Dari total 14 unit gergaji mesin yang tersedia, hanya tujuh unit siap beroperasi. Padahal, evakuasi pohon tumbang menyumbang 126 kejadian atau 32 persen dari total layanan nonkebakaran.
Intensitas penanganan pohon tumbang kian meningkat seiring masuknya musim penghujan di wilayah tersebut. Selain itu, penanganan hewan berbahaya mencatatkan porsi tertinggi layanan nonkebakaran mencapai 211 kejadian.
“Untuk itu, kami akan mengupayakan penambahan anggaran guna peremajaan peralatan-peralatan tersebut sehingga dapat memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” tuturnya.
Pemerintah daerah berharap upaya penambahan anggaran ini mampu mengurangi risiko dampak keselamatan kerja secara maksimal. Pemenuhan prasarana ini ditargetkan menyelaraskan tingginya tuntutan kedaruratan dengan perlindungan keselamatan personel.
Perencanaan anggaran tahun mendatang akan fokus secara proporsional untuk menunjang operasional petugas. (*)
