Lombok Barat (NTBSatu) – Konflik Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Regional Kebon Kongok kembali mencuat. Namun, persoalan yang memicu penolakan warga ternyata bukan masalah baru.
Anggota DPRD NTB Dapil II, Lombok Barat-Lombok Utara, Nanik Suryatiningsih menyebut, polemik Kebon Kongok telah berlangsung selama puluhan tahun.
Namun, pemerintah belum juga menemukan penyelesaian yang mampu meredam persoalan tersebut. Bahkan ketika kapasitas Kebon Kongok sudah terlalu penuh.
“Memang yang kayak kemarin itu tidak hanya setahun dua tahun, sudah beberapa puluh tahun terjadi seperti itu, tapi selalu tidak ada jalan keluar,” kata Nanik, Senin malam, 9 November 2026.
Ia memahami keterbatasan lahan pembuangan sampah di Lombok Barat. Namun, kondisi tersebut tidak boleh terus membebani masyarakat sekitar.
Nanik menilai, pemerintah perlu mempertemukan seluruh pihak untuk mencari solusi. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lombok Barat harus duduk bersama warga sekitar dan Pemerintah Kota (Pemkot) Mataram.
“Jalan keluarnya tentu ada, duduk bersama. Pemerintah Lombok Barat dengan masyarakat sekitar yang mewakili atau dengan Kota Mataram,” ujar legislator dari Partai Gerindra tersebut.
Pemerintah Diminta Turun Langsung
Selain persoalan penumpukan sampah, warga sekitar juga mengeluhkan dugaan pencemaran air lindi. Mereka khawatir limbah cair tersebut mencemari sumur dan sumber air yang masyarakat gunakan sehari-hari.
Nanik meminta instansi terkait segera memeriksa kondisi lapangan. Ia mengingatkan pemerintah agar tidak hanya mengandalkan laporan administratif.
“Disikapi secepatnya karena yang dirasakan oleh pemerintah sama masyarakat ini kan berbeda. Masyarakat langsung merasakan,” tegasnya.
Menurutnya, pemerintah perlu melihat langsung kondisi warga sebelum menentukan langkah penanganan.
Sorotan Nanik muncul ketika perluasan landfill Kebon Kongok belum juga berjalan. Proyek seluas 27 are itu membutuhkan anggaran sekitar Rp35 miliar.
Pemprov NTB belum dapat merealisasikannya karena keterbatasan anggaran. Pemerintah kembali mengusulkan proyek tersebut melalui APBD murni 2027.
Kondisi itu turut mendorong pembatasan penerimaan sampah. TPA Kebon Kongok kini menerima sekitar 200 ton per hari, turun dari sebelumnya 450 ton.
Di tengah situasi darurat sampah tersebut, Nanik juga menyoroti kebutuhan anggaran penanganan. Ia meminta pemerintah daerah dan dinas lingkungan hidup segera mencari langkah alternatif.
“Harus secepatnya. Bagaimana caranya kalau pemerintah daerah kurang anggaran, ini masalah darurat, sebelum terlambat nantinya,” katanya menutup. (*)
