Mataram (NTBSatu) – Ketepatan data menjadi salah satu perhatian Bappeda NTB dalam mempercepat penurunan stunting. Pemerintah membutuhkan informasi yang akurat agar anggaran dan intervensi menjangkau sasaran prioritas.
Pentingnya integrasi data juga terlihat dalam penanganan stunting di Lombok Barat. Bapperida Lombok Barat mengembangkan aplikasi SEHATI (Sistem Kesehatan Balita Stunting Terintegrasi) sebagai dashboard pemantauan balita stunting.
Sistem tersebut menghimpun data penanganan stunting dari berbagai perangkat daerah. Pemerintah dapat mengakses informasi, memantau perkembangan sasaran, dan mengevaluasi intervensi.
Wakil Bupati Lombok Barat, Hj. Nurul Adha, mendorong seluruh perangkat daerah menggunakan satu sistem pemantauan.
“Kita ingin semua perangkat daerah memiliki rujukan yang sama. Dengan begitu, perkembangan anak bisa dipantau lebih jelas dan intervensinya lebih tepat,” ujarnya beberapa waktu lalu dalam Rapat Koordinasi Pencegahan Pelayanan Stunting 2026 di Ruang Jayengrane Kantor Bupati Lobar, 2 November 2026.
Puskesmas juga berperan penting dalam penerapan SEHATI. Fasilitas kesehatan tersebut menjadi salah satu sumber utama informasi perkembangan balita.
Data dari puskesmas membantu pemerintah memastikan kondisi terbaru anak penerima intervensi. Informasi tersebut juga menjadi bahan evaluasi program.
Integrasi Data Sangat Penting
Bappeda NTB mengintegrasikan perencanaan melalui tagging anggaran khusus stunting dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).
Selain anggaran, pemerintah juga menyatukan basis data sasaran agar intervensi lebih tepat. Data tersebut mencakup e-PPGBM, Keluarga Berisiko Stunting (KRS), dan Electronic Human Development Worker (EHDW).
Kepala Bappeda NTB, Baiq Nelly Yuniarti, mengatakan, penggunaan satu basis data penting agar anggaran pemerintah benar-benar menyasar keluarga yang membutuhkan.
“Penanganan stunting harus lebih terfokus pada sasaran yang tepat dan terukur,” tegasnya.
Pemerintah Provinsi NTB juga mengalokasikan Rp252,23 miliar melalui APBD 2026 untuk mendukung berbagai program penanganan dan pencegahan stunting.
Melalui penguatan data, Bappeda NTB mendorong penanganan stunting yang lebih terukur. Pemerintah tidak hanya membutuhkan anggaran, tetapi juga informasi yang tepat untuk menentukan prioritas. (*)
