AdvertorialBapedda

Pemprov NTB Minta Pemkab Percepat Pencairan Dana Desa Berdaya

Mataram (NTBSatu) – Pemprov NTB terus mepercepatan penanggulangan kemiskinan di daerah NTB dengan mempercepat pencairan Dana Desa Berdaya.

Wakil Gubernur NTB, Indah Dhamayanti Putri, meminta seluruh pemerintah kabupaten/kota mempercepat proses pencairan dan pelaksanaan Program Desa Berdaya tahun 2026.

Langkah ini sangat penting untuk mempertahankan tren penurunan angka kemiskinan serta mendorong kemandirian ekonomi masyarakat desa.

Ia menyoroti lambatnya proses penyerapan anggaran di tingkat daerah. Dari total 257 desa yang menjadi sasaran Program Desa Berdaya, tercatat masih ada sekitar 100 desa yang belum merealisasikan pencairan anggaran. Padahal, sisa waktu efektif pelaksanaan kegiatan anggaran tahun 2026 sudah sangat terbatas.

“Kita sudah hampir memasuki minggu kedua November. Artinya, waktu efektif yang bisa kita pergunakan untuk menyelesaikan program ini tidak sampai dua bulan lagi,” ujarnya, Kamis 5 November 2026.

Ia mengingatkan waktu yang kian mendesak, Indah menekankan para wakil bupati dan wakil wali kota selaku Ketua TKPK di daerah masing-masing untuk turun langsung mengecek kendala di lapangan.

Evaluasi secara komprehensif harus segera dilakukan terhadap desa-desa sasaran yang belum menunjukkan progres pencairan.

Ia juga menginstruksikan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) serta Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, untuk mengawal ketat seluruh tahapan program.

“Koordinasi lintas sektor perlu kita perkuat agar kendala administratif dapat segera teratasi,” jelasnya.

Langkah percepatan ini menjadi penting mengingat angka kemiskinan di NTB per Maret 2026 berhasil turun menjadi 11,17 persen dari 11,38 persen pada September 2025.

Indah menegaskan, penyerapan anggaran Desa Berdaya dan Desa Berdaya Transformatif bukan sekadar mengejar target administratif semata.

Melainkan harus memberikan dampak nyata dalam meningkatkan produktivitas, kapasitas ekonomi, dan kesejahteraan warga penerima manfaat.

Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Nusa Tenggara Barat, Baiq Nelly Yuniarti, mengingatkan puluhan desa untuk segera merampungkan kelengkapan berkas administrasi Program Desa Berdaya.

Keterlambatan pengiriman proposal berisiko membuat anggaran hangus menjadi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA).

Berdasarkan catatan pemerintah, masih ada sekitar 59 desa yang menghadapi hambatan dokumen, mulai dari proposal yang tidak sesuai hingga desa yang belum sama sekali mengajukan permohonan pencairan.

Batas Akhir Pengajuan dan Belanja

Baiq Nelly Yuniarti, menegaskan bahwa tenggat waktu pengiriman proposal dibatasi hingga akhir Desember 2026.

Ia menambahkan, jika desa tidak kunjung memenuhi persyaratan tersebut, otomatis dana stimulan tidak dapat pihaknya salurkan.

Selain itu, Pemprov NTB juga memperketat batas waktu belanja bagi desa yang telah menerima pencairan.

“Yang jelas, pencairan itu sampai Desember 2026. Tapi proses pembelanjaannya desa kita kunci sampai 31 Januari 2027. Kan programnya juga sederhana-sederhana, harusnya dalam dua minggu bisa selesai,” tegas Nelly. (*)

Artikel Terkait