Pemprov NTB Fokuskan Logistik dan Kolaborasi Lintas Sektor di 40 Desa Berdaya Untuk Stunting
Mataram (NTBSatu) – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Pemprov NTB) terus memperkuat strategi penurunan angka stunting secara menyeluruh. Meskipun pencapaian makro telah memenuhi target, Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) NTB menegaskan komitmennya untuk tidak melonggarkan pengawasan di lapangan.
Kepala Dinas Kesehatan NTB, Lalu Hamzi Fikri, menjelaskan bahwa TPPS saat ini mencurahkan fokus untuk mengidentifikasi kebutuhan logistik, memantau gizi, menjaga kebersihan lingkungan, serta mengintervensi daerah yang masih berada di zona merah.
Perhatian khusus tertuju pada 40 Desa Berdaya yang menjadi pusat intervensi stunting, seperti wilayah Kabupaten Lombok Timur yang masih mencatatkan prevalensi tinggi.
“Saat ini kami berfokus mengidentifikasi kebutuhan logistik, memantau gizi, menjaga kebersihan lingkungan, serta mengintervensi daerah yang masih berada di zona merah, tidak terkecuali 40 desa berdaya yang menjadi fokus intervensi stunting,” ujarnya, Kamis, 29 Oktober 2026.
Menurutnya, TPPS merancang upaya ini demi memastikan daerah-daerah berprevalensi tinggi seperti Lombok Timur dapat memacu penurunan stunting secara masif untuk mewujudkan NTB bebas stunting.
Kunci Utama Penanganan Stunting
Sementara itu, Sekretaris Bappeda NTB, Baiq Yunita Puji Widiani, menekankan pentingnya keterlibatan seluruh pemangku kepentingan.
Ia menjelaskan, kegiatan hasil kolaborasi dengan Kementerian PPN/Bappenas tersebut bertujuan meningkatkan pemahaman masyarakat serta pejabat daerah mengenai pemanfaatan pangan fungsional berbasis sumber daya lokal.
Baiq Yunita menegaskan bahwa penanganan stunting tidak bisa berjalan secara parsial atau hanya mengandalkan sektor kesehatan semata.
Penanganan masalah ini membutuhkan keterlibatan aktif dari pemerintah daerah hingga desa, dunia pendidikan, akademisi, lembaga riset, dunia usaha, media massa, serta peran vital keluarga dan masyarakat luas.
Ia mengatakan, Bappeda NTB mengambil peran dalam mengorkestrasi dan menyatukan berbagai program agar perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaannya berjalan terarah dan saling mendukung.
Pentingnya Intervensi Dini dan Pemanfaatan Data SSGI
Ia menyampaikan, dari perspektif perencanaan pembangunan daerah, penanganan stunting sangat menentukan kualitas sumber daya manusia dan masa depan NTB.
Ia membeberkan, Pemprov NTB mendorong upaya pencegahan sejak dini yang menyasar remaja putri, calon pengantin, ibu hamil, hingga bayi dan balita, khususnya pada periode 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK).
Selain layanan gizi dan kesehatan, menciptakan lingkungan tumbuh kembang anak yang optimal juga memerlukan pemenuhan air bersih, sanitasi layak, ketahanan pangan keluarga, perlindungan sosial, perbaikan pola pengasuhan, serta edukasi masyarakat.
Baiq Yunita turut menyoroti data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) yang menunjukkan angka prevalensi stunting di NTB berhasil turun dari 37,85 persen pada 2019 menjadi 29,8 persen pada 2024.
“Trennya menunjukkan penurunan, angka tersebut tetap menjadi tantangan yang memerlukan tindakan terarah di mana data tidak boleh berhenti menjadi laporan belaka, melainkan wajib menjadi dasar pengambilan keputusan dan perencanaan untuk tindakan nyata di lapangan,” kata dia, Selasa, 20 Oktober 2026.
Penguatan Integrasi Program Melalui Desa Berdaya
Pemprov NTB mendorong integrasi berbagai lini pembangunan melalui program unggulan Desa Berdaya.
Melalui pendekatan ini, pemerintah dapat mengidentifikasi persoalan di tingkat desa, menentukan prioritas intervensi, serta memastikan keluarga sasaran memperoleh pendampingan yang tepat sesuai kondisi wilayah masing-masing.
Baiq Yunita menyampaikan, tantangan di setiap daerah sangat bervariasi, di mana sebagian wilayah membutuhkan dukungan nutrisi serta layanan medis pada sektor gizi dan kesehatan, sementara wilayah lain memerlukan akses air bersih, sanitasi, perlindungan sosial, atau penguatan ekonomi pada sektor infrastruktur dan ekonomi.
Di samping itu, pemanfaatan hasil riset dan inovasi pangan fungsional berbasis bahan baku lokal menjadi alternatif strategis untuk memenuhi gizi ibu dan anak sekaligus memperkuat potensi daerah.
Baiq Yunita mengingatkan bahwa keberhasilan program tidak diukur dari besarnya anggaran atau banyaknya kegiatan, melainkan dari dampak nyata yang dirasakan langsung oleh masyarakat sasaran.
Sinergi yang kuat antara pemerintah pusat, Pemprov NTB, pemerintah kabupaten dan kota, akademisi, tenaga kesehatan, kader Posyandu, hingga masyarakat luas menjadi kunci utama untuk mempercepat penurunan stunting dan mewujudkan generasi NTB yang sehat, berkualitas, serta berdaya saing. (*)
