Bappeda NTB Tekankan Pentingnya Perencanaan Pembangunan dengan Kebijakan Tata Ruang
Mataram (NTBSatu) – Kepala Bappeda Provinsi NTB, Baiq Nelly Yuniarti, menekankan pentingnya menyelaraskan perencanaan pembangunan pariwisata dengan kebijakan penataan ruang serta program lintas sektor.
Langkah ini sebagai kunci utama mewujudkan pengembangan destinasi yang terarah, berkelanjutan, dan berdampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat.
Pernyataan tersebut disampaikan Baiq Nelly saat menjadi narasumber dalam Rapat Koordinasi Tata Kelola Pengawasan Kawasan Strategis Pariwisata Berkelanjutan di Hotel Lombok Raya, Mataram, Senin, 12 Oktober 2026.
Dalam paparannya bertajuk Sinkronisasi Perencanaan Pariwisata, Penataan Ruang, serta Integrasi Lintas Sektor. Ia menegaskan bahwa pengembangan pariwisata tidak dapat berdiri sendiri.
“Pengembangan pariwisata perlu didukung oleh perencanaan wilayah yang terpadu serta koordinasi yang kuat antarsektor dan antarperangkat daerah,” tegasnya.
Integrasi Dokumen Perencanaan
Ia menjelaskan, integrasi antara dokumen perencanaan daerah seperti RPJPD, RPJMD, RKPD, Renstra, dan Renja hingga penganggaran APBD merupakan fondasi penting. Hal ini bertujuan agar pembangunan kawasan strategis sesuai dengan potensi, karakteristik, serta daya dukung wilayah.
Menurutnya, seluruh mekanisme dari tingkat perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan dan evaluasi harus terhubung dengan baik guna memastikan program pembangunan berjalan konsisten dan terukur.
Baiq Nelly juga memaparkan posisi strategis pariwisata dalam kebijakan pembangunan nasional hingga daerah. NTB, penyelarasan ini mampu berada pada penguatan destinasi prioritas dan kawasan bertali nilai strategis bagi pertumbuhan ekonomi wilayah.
Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika
Salah satu kawasan yang menjadi pilar utama dalam peta pembangunan pariwisata NTB adalah Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika. Baiq Nelly menyoroti pentingnya keterpaduan sektor pendukung untuk memperkuat daya saing kawasan tersebut.
“Pengembangan kawasan strategis seperti KEK Mandalika memerlukan keterpaduan antara kebijakan pariwisata, penyediaan infrastruktur, penataan ruang, kelestarian lingkungan, serta dukungan sektor lainnya. Sinergi ini penting untuk memastikan pembangunan berjalan sesuai perencanaan sekaligus memberikan manfaat ekonomi optimal bagi masyarakat,” jelasnya.
Ia menambahkan, keselarasan antara daya dukung wilayah dan tata kelola yang terintegrasi menjadi modal utama NTB untuk menciptakan destinasi pariwisata yang berdaya saing di tingkat nasional maupun internasional.
Pemprov NTB berharap terbangun kesamaan pemahaman antarpemangku kepentingan dalam mengawal pembangunan pariwisata NTB agar mampu menjadi motor penggerak utama pertumbuhan ekonomi lokal yang inklusif dan berkelanjutan. (*)
