Akademisi Ummat Sebut Pembentukan Satgas Tangani Kasus Anak Putus Sekolah Hanya Membebani Anggaran Daerah
Mataram (NTBSatu) – Rencana pembentukan Satuan Tugas (Satgas) untuk menangani 20.084 anak putus sekolah di NTB, mendapat sorotan dari kalangan akademisi. Pemerintah dinilai tidak cukup hanya membentuk tim dan membahas data, tetapi harus turun langsung menemukan akar persoalan di lapangan.
Sekretaris Rektor Bidang Penjaminan Mutu dan Akreditasi Universitas Muhammadiyah Mataram (Ummat), Syafril mengatakan, efektivitas Satgas sangat bergantung pada cara kerja yang pemerintah lakukan.
“Bila Satgas ditujukan untuk menjemput bola langsung ke objek masalah, maka itu bagus. Karena ada intervensi langsung sampai ke lokasi masalah,” ujarnya kepada NTBSatu, Kamis, 7 Mei 2026.
Namun ia mengingatkan, Satgas justru akan menjadi beban anggaran daerah jika hanya fokus pada pembahasan dan rekomendasi.
“Kalau Satgas hanya bertugas membahas, menganalisis, dan memberikan rekomendasi, sebaiknya tidak usah ada Satgas tersebut. Karena hanya membebani anggaran daerah,” tegasnya.
Menurutnya, pemerintah perlu mendatangi langsung titik persoalan agar bisa mengetahui penyebab anak tidak melanjutkan sekolah. “Dengan mendatangi masalah, langsung dapat mengidentifikasi masalah yang membuat anak atau orang tua tidak lanjut sekolah,” katanya.
Ia menilai, pendekatan administratif saja tidak cukup menyelesaikan persoalan anak putus sekolah yang terus terjadi di NTB. Menurutnya, selama ini pemerintah masih mengandalkan program Pendidikan Jarak Jauh (PJJ) maupun Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).
“Program itu bagus. Hanya tidak akan menyelesaikan masalah drop out (putus sekolah, red) dan siswa tidak sekolah yang masih banyak terjadi,” ujarnya.
Syafril bahkan menyinggung, kemungkinan adanya anak yang memilih putus sekolah hanya karena persoalan sederhana. “Jangan sampai muncul kasus anak malu melanjutkan sekolah karena tidak punya buku tulis atau pensil. Kalau itu terjadi, sangat ironis dunia pendidikan kita,” katanya.
Penyebab Anak Putus Sekolah
Selain persoalan data yang belum sinkron antar lembaga, ia menyebut, penyebab anak putus sekolah juga dipengaruhi banyak faktor. Mulai dari ekonomi, orang tua menjadi pekerja migran, membantu orang tua bekerja, kendala akses pendidikan, hingga faktor psikologis di sekolah.
“Faktor-faktor tersebut harus dibedah secara komprehensif hingga melahirkan program yang tepat dan langsung menyentuh akar masalah,” ujarnya.
Ia juga menilai, pemerintah perlu memperluas pemerataan mutu pendidikan dan memastikan layanan pendidikan dasar maupun menengah benar-benar gratis. Terutama, bagi masyarakat kurang mampu.
Selain itu, ia meminta, penerimaan siswa baru juga bersih dari pungutan liar maupun praktik negatif lainnya. Agar siswa dan orang tua tidak merasa terhambat untuk melanjutkan pendidikan.
Syafril menambahkan, hal yang selama ini luput dari perhatian pemerintah adalah menemukan akar masalah dari kasus putus sekolah. Serta, menjadikan hasil monitoring dan evaluasi sebagai dasar penyusunan kebijakan pendidikan.
“Sepengetahuan saya, hasil monitoring dan evaluasi bidang pendidikan belum menjadi sumber rujukan dalam merancang program pembangunan berikutnya,” tutupnya. (Caca)
