Mataram (NTBSatu) – Penjabat (Pj.) Wali Kota Bima, Mohammad Rum menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Pengawasan dan Pengendalian Badan Kepegawaian Negara (BKN) di Denpasar, Bali, Selasa, 6 Februari 2024.
Rakor tersebut menyoroti pentingnya mewujudkan netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam kerangka sistem meritokrasi. Tujuannya, sebagai langkah strategis menuju pembentukan birokrasi berkelas dunia.
Menurut Mohammad Rum, pengamanan netralitas ASN selama Pemilu perlu dilakukan. Karena itu bagian dari langkah kritis untuk memastikan integritas proses demokrasi dan menjaga kestabilan daerah dan negara.
Dia sangat mendukung adanya kegiatan pengawasan dan pengendalian yang digagas oleh BKN RI guna memastikan peran dan fungsi ASN yang netral dalam Pemilu 2024.
“Sebagai Pj Wali Kota Bima yang ditugaskan mengawal kesuksesan penyelenggaraan pemilu, tentunya harus taat terhadap koridor aturan yang telah ditentukan, di mana setiap ASN diperintahkan oleh aturan untuk tidak berpihak dan memihak serta terbebas dari kepentingan politik tertentu,” tegasnya, Selasa, 6 Februari 2024.
Berita Terkini:
- Mahasiswa STKIP Taman Siswa Bima Gelar Kegiatan Kepramukaan di Taman Kalaki
- Resmi Jadi Universitas, UNBIM Siapkan 100 Beasiswa – Gratis SPP Selama Setahun
- Fahri Hamzah Bertemu Menteri Trenggono, Bahas Penataan Tempat Tinggal Nelayan
- Ternyata Segini Gaji Paus Leo XIV yang Baru Terpilih Gantikan Paus Fransiskus
Tak hanya itu, Rakor juga menandai peluncuran sistem I-Mut yang bertujuan mendukung peningkatan kinerja birokrasi, menandai langkah progresif dalam mencapai tujuan birokrasi yang efisien dan responsif terhadap dinamika zaman.
Aplikasi I-Mut memiliki fungsi utama untuk menyederhanakan dan mengintegrasikan proses mutasi pegawai pemerintah.
Ini mencakup pemantauan real-time, integrasi data pegawai, efisiensi proses mutasi, peningkatan akuntabilitas, responsivitas yang lebih baik terhadap kebutuhan organisasi, dan penyediaan fasilitas pelaporan untuk evaluasi dan analisis. Tujuan utamanya adalah meningkatkan manajemen mutasi pegawai dengan memanfaatkan integrasi teknologi
Selain Pj Wali Kota, kegiatan ini dihadiri sejumlah tokoh penting. Seperti Menteri PAN-RB Abdullah Azwar Anas secara daring, Plt Kepala BKN RI, Drs. Haryono Dwi Putranto, M. Hum, jajaran KASN RI, seluruh jajaran BKN Kantor Regional X Denpasar, dan Kepala daerah se-Bali Nusra.
Menpan RB, Abdullah Azwar Anas via zoom meeting menjelaskan, keberadaan ASN yang netral dalam Pemilu 2024 sangat penting untuk memastikan proses demokrasi yang adil, transparan, dan bebas dari pengaruh politik yang tidak sehat.
Itu sebagai bentuk kewajiban profesionalisme. Di mana ASN memiliki tanggung jawab sebagai aparatur negara yang harus tetap profesional, bebas dari kepentingan politik, dan setia pada prinsip-prinsip keberimbangan.
Selanjutnya Menpan RB juga menegaskan, seluruh jajaran birokrasi harus memastikan keberlanjutan dan kualitas pelayanan publik perlu dijaga agar tidak terpengaruh oleh perubahan politik.
“Netralitas ASN mendukung kelancaran penyelenggaraan pemerintahan,” ujarnya.
Sementara itu, Plt Kepala BKN RI, Haryono Dwi Putranto memaparkan, ASN yang netral membantu membangun kepercayaan publik terhadap lembaga pemerintah.
“Ini menjamin bahwa kebijakan dan keputusan diambil berdasarkan kebutuhan masyarakat, bukan kepentingan politik tertentu,” ujarnya.
Netralitas ASN juga bisa mencegah penyalahgunaan wewenang dalam mendukung atau menghambat pihak politik tertentu selama proses pemilu. Karena itu menjadi landasan untuk menciptakan ketertiban dan stabilitas dalam administrasi pemerintahan. Terutama dalam konteks perubahan kepemimpinan yang mungkin terjadi setelah pemilu.
“Dengan menjadi netral, ASN memastikan bahwa setiap pemilih memiliki kebebasan untuk membuat pilihannya tanpa tekanan atau intimidasi dari pihak pemerintah,” ujarnya. (KHN/*)
