Lombok Barat (NTBSatu) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lombok Barat (Lobar), mulai memperkuat langkah penanganan kemiskinan ekstrem. Langkah tersebut dengan menyiapkan sistem basis data terpadu berbasis nama dan alamat warga.
Langkah ini bersamaan dengan rencana pendampingan dari Bangladesh Rural Advancement Committee (BRAC) International Indonesia. Upaya tersebut dinilai penting, agar program bantuan sosial dan pemberdayaan masyarakat tidak lagi tumpang tindih maupun salah sasaran.
Bupati Lombok Barat, H. Lalu Ahmad Zaini (LAZ) mengatakan, saat ini pemerintah daerah tengah menuntaskan pemetaan data kemiskinan yang menjadi fondasi utama dalam berbagai intervensi sosial.
“Kami di Kabupaten Lombok Barat sudah mapping big data by name by address sudah mencapai 90 persen. Tinggal 10 persen lagi,” katanya, Rabu, 6 Mei 2026, usai bertemu dengan delegasi BRAC.
Menurutnya, persoalan utama dalam penanganan kemiskinan selama ini bukan hanya pada jumlah program bantuan. Tetapi, pada sinkronisasi data antarprogram dan antarinstansi.
Karena itu, Pemkab Lobar kini tengah menyiapkan sistem digital terpadu agar seluruh program nasional maupun daerah nantinya menggunakan satu basis data yang sama.
“Ini yang sedang kita garap. Masih menyiapkan data dan software. Software-nya sudah mulai digarap, sehingga nanti seluruhnya harus pakai data itu,” ungkap LAZ.
Fokus Penguatan Keluarga dan Pemberdayaan Perempuan
Pendekatan tersebut akan diperkuat melalui kerja sama dengan BRAC International Indonesia, lembaga pembangunan internasional asal Bangladesh yang mulai beroperasi di Indonesia sejak 2023.
BRAC memiliki pendekatan graduasi, yakni model pemberdayaan masyarakat miskin ekstrem secara bertahap hingga mampu mandiri secara ekonomi. Program ini umumnya fokus pada penguatan keluarga miskin dan pemberdayaan perempuan.
Pemkab Lobar menilai pendekatan tersebut relevan dengan kondisi daerah. Terutama untuk memastikan bantuan sosial tidak hanya bersifat konsumtif, tetapi juga mampu mendorong kemandirian masyarakat dalam jangka panjang.
Harapannya, keberadaan data terpadu dapat membantu pemerintah memetakan secara detail warga yang benar-benar membutuhkan intervensi prioritas. Mulai dari bantuan pangan, kesehatan, pendidikan, hingga pemberdayaan ekonomi.
Dengan langkah ini, Pemkab Lobar mencoba menggeser pola penanganan kemiskinan dari sekadar penyaluran bantuan menjadi sistem intervensi yang lebih terukur dan berbasis data akurat. (Zani)
