Mataram (NTB) – Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) Akhdiansyah menyinggung soal Peraturan Daerah (Perda) yang saat ini banyak tidak aplikatif.
“Evaluasi kita itu ya tadi, hampir semua Perda yang dirumuskan oleh legislatif tidak bisa direspon, karena ada kepentingan politik,” ucapnya Selasa, 26 September 2023.
Berita Terkini:
- Jepang Lirik NTB untuk Investasi
- DPRD NTB Wanti-Wanti Dampak Kenaikan BBM Non Subsidi, TPID Didesak Cegah Lonjakan Harga
- DPRD NTB Kaji Kenaikan BBNKB, Bidik Tambahan PAD Hingga Rp50 Miliar Tanpa Tekan Pasar Otomotif
- Mangkrak Bertahun-tahun, Pabrik Pakan di Brida NTB akan Diaudit Inspektorat
Agar Perda bisa berjalan dengan efektif, harus diturunkan melalui Peraturan Gubernur, agar setiap persoalan teknis dapat dilaksanakan oleh eksekutif.
“Cara menfasilitasi perda itu aplikatif yaa tadi, dengan buat Pergub-nya,” tutur Politisi PKB itu.
Lebih lanjut, mengena Peraturan Daerah yang diikuti dengan Peraturan Gubernur sebagai aplikasi teknisnya, ia menilai dengan langkah itu, setiap Perda yang dihasilkan dapat dianggarkan dalam APBD NTB.
