Mataram (NTBSatu) – Anggota DPRD Komisi V Muhammad Akri menilai kontrol pemerintah terhadap rumah ibadah sangat berlebihan.
Ia menilai, dasar adanya usulan dari BNPT itu, akibat kekhawatiran pemerintah terhadap munculnya radikalisme.
Berita Terkini:
- SK Tuan Rumah PON XXII 2028 NTB-NTT Rampung Minggu ini
- 12.500 Dosis Vaksin PMK Digelontorkan, Pemkab Sumbawa Kejar Kekebalan Ternak di Tengah Ancaman Penyakit Musim Hujan
- Kadisparekrafpora Lombok Barat: ‘’Car Free Night’’ Turunkan Angka Kemiskinan
- Kejari Lombok Timur Mulai Selidiki Dugaan Korupsi Bantuan PKH di Pringgasela
Ia mendorong fokus utama pemerintah bukan hanya pada rumah ibadah umat Islam saja. Tetapi, seluruh rumah ibadah agama lain pun harus diawasi.
“Tetapi jangan hanya di Masjid saja, tetapi diawasi di semua tempat ibadah, kita harus meminimalisir paham-paham radikal untuk menjaga disintegrasi bangsa,” ujarnya Kamis, 14 September 2023.
