Mataram (NTBSatu) – Anggota DPRD Komisi V Muhammad Akri menilai kontrol pemerintah terhadap rumah ibadah sangat berlebihan.
Ia menilai, dasar adanya usulan dari BNPT itu, akibat kekhawatiran pemerintah terhadap munculnya radikalisme.
Berita Terkini:
- MDMC Gelar Program “Karang Tangguh” di NTB, Upaya Tekan Risiko Dampak Bencana
- Debat Baru Mulai, Calon Wali Kota Bima Nomor Urut 3 Tinggalkan Podium
- Senator Evi Apita Maya Tegaskan Dukung Zul-Uhel di Pilgub NTB 2024
- SMKPP Negeri Bima akan Teruskan Pertanian Berkelanjutan
Ia mendorong fokus utama pemerintah bukan hanya pada rumah ibadah umat Islam saja. Tetapi, seluruh rumah ibadah agama lain pun harus diawasi.
“Tetapi jangan hanya di Masjid saja, tetapi diawasi di semua tempat ibadah, kita harus meminimalisir paham-paham radikal untuk menjaga disintegrasi bangsa,” ujarnya Kamis, 14 September 2023.
