PemerintahanSumbawa

Pemkab Sumbawa Mediasi di Kejagung soal Penyelesaian Pajak Bendungan Beringin Sila

Sumbawa Besar (NTBSatu) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumbawa menghadiri mediasi di Kejaksaan Agung (Kejagung). Mediasi ini untuk mencari solusi persoalan pajak Mineral Bukan Logam dan Bantuan (MBLB) proyek Bendungan Beringin Sila.

Bupati Sumbawa, Ir. H. Syarafuddin Jarot turut hadir dalam rapat Mediasi tripartit pada Rabu, 18 November 2026. Mediasi tersebut membahas tindak lanjut putusan Pengadilan Pajak antara Pemkab Sumbawa dan PT Brantas Abipraya (Persero).

Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Sumbawa, Lalu Suharmaji Kertawijaya mengungkapkan, pertemuan tersebut mempertemukan Kejagung, Pemkab Sumbawa, dan PT Brantas Abipraya.

Suharmaji yang turut menghadiri mediasi itu menjelaskan, pertemuan tersebut merupakan mediasi kedua.

Sebelumnya, kata dia, Kejagung memanggil Pemkab Sumbawa untuk meminta kesediaan pemerintah daerah mengikuti proses mediasi.

“Kami (Pemkab) menyatakan bersedia karena menilai mediasi melalui Kejagung sebagai salah satu upaya mendorong perusahaan memenuhi kewajiban pajaknya,” ujar Suharmaji kepada NTBSatu, Minggu, 22 November 2026.

Dalam pertemuan kedua, Pemkab Sumbawa meminta PT Brantas Abipraya segera menindaklanjuti putusan Pengadilan Pajak.

“Dalam pertemuan kemarin pada prinsipnya kami (Pemkab) meminta kejelasan untuk segera menindaklanjuti hasil dari Pengadilan Pajak kepada PT Brantas Abipraya dalam waktu yang sesingkat-singkatnya,” katanya.

Namun, PT Brantas Abipraya meminta waktu untuk menggelar rapat direksi atau Board of Directors (BOD) guna menentukan langkah selanjutnya.

“PT Brantas meminta waktu untuk melakukan rapat direksi, BOD istilahnya. Jadi mengajukan dulu ke rapat direksi apa langkah-langkah yang harus dilakukan,” jelasnya.

Pemkab Tetap Tagih Kewajiban Pajak

Meski perusahaan meminta waktu, Suharmaji menegaskan Pemkab Sumbawa tetap menagih kewajiban pajak tersebut sesuai putusan Pengadilan Pajak.

Pemkab Sumbawa bahkan berencana menyurati Menteri Keuangan karena PT Brantas Abipraya merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Menurut Suharmaji, pokok pajak tidak dapat dikurangi karena pemerintah daerah sudah memasukkannya dalam perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Namun, Pemkab Sumbawa masih membuka kemungkinan dispensasi terhadap denda atau bunga keterlambatan pembayaran.

Pemerintah daerah juga mempertimbangkan pembayaran secara bertahap selama satu atau dua tahun.

Meski demikian, kata dia, Pemkab Sumbawa harus mempelajari ketentuan peraturan daerah tentang pajak MBLB sebelum memberikan dispensasi.

“Intinya kami Pemerintah Kabupaten Sumbawa tidak mau apa yang kita berikan dispensasi itu melanggar hukum,” tegasnya.

Suharmaji menambahkan, Bupati Jarot dalam rapat mediasi tersebut mengarahkan jajarannya, untuk tetap menagih pajak tersebut sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Penerimaan tersebut penting untuk membiayai pembangunan dan memenuhi kebutuhan sarana prasarana masyarakat Kabupaten Sumbawa.

Perbanyak Pengawasan Proyek

Selain menagih kewajiban PT Brantas Abipraya, Pemkab Sumbawa juga akan memperbanyak pemantauan langsung terhadap proyek-proyek pembangunan.

Pengawasan tersebut mencakup Proyek Strategis Nasional (PSN), proyek pemerintah daerah, dan kegiatan pembangunan lainnya.

Suharmaji mengatakan, langkah tersebut bertujuan memastikan penggunaan material bangunan yang menjadi objek pajak memenuhi kewajiban pembayaran.

“Dengan adanya ini kami justru akan semakin memperbanyak turun lokasi terhadap proyek-proyek PSN, proyek-proyek pemerintah kita sendiri atau kegiatan-kegiatan pembangunan yang ada di Kabupaten Sumbawa,” ujarnya.

Sebelumnya, Pemkab Sumbawa memenangkan sengketa pajak MBLB Bendungan Beringin Sila setelah Pengadilan Pajak Jakarta menolak sanggahan PT Brantas Abipraya pada 6 Mei 2026.

Nilai pajak yang Pemkab Sumbawa perjuangkan mencapai sekitar Rp48,7 miliar. Hingga mediasi berlangsung, PT Brantas Abipraya belum melakukan pembayaran. (*)

 

Artikel Terkait