Dewan Soroti Penataan Aset dan Tata Ruang untuk Atasi Banjir Mataram
Mataram (NTBSatu) – Penataan aset pemerintah dan penertiban kawasan sesuai peruntukan menjadi kunci mengatasi banjir tahunan Kota Mataram.
Upaya ini menyasar kawasan resapan air, lahan sawah lindung, kawasan permukiman, perumahan, dan aset pemerintah.
Ketua DPRD Kota Mataram, Abdul Malik, menilai pemanfaatan lahan oleh warga maupun pemerintah harus mengikuti aturan tata ruang.
Ia menekankan kawasan resapan air harus tetap terjaga dan tidak boleh menjadi bangunan.
“Ini perlu ada penertiban mana daerah yang menjadi resapan tidak boleh kita bangun, kan sudah jelas itu aturannya mana yang lahan sawah dilindungi, mana kawasan perumahan, mana kawasan permukiman,” ujarnya, Minggu, 22 November 2026.
Selain tata ruang, DPRD menyoroti penataan aset pemerintah yang berada pada kawasan resapan air. Langkah ini mencegah masalah baru saat menangani banjir.
Malik menyebut penataan aset pemerintah tengah menjadi perhatian dewan. “Ini kita lagi penertiban tentang aset, kalau memang itu aset pemerintah tentu itu akan menjadi catatan strategis supaya tidak terjadi lagi. Kita akan penataan aset ini,” jelasnya.
Utamakan Pendekatan Persuasif dan Solusi
Malik meminta pemerintah tidak menertibkan kawasan secara terburu-buru tanpa melihat kondisi warga terdampak. Selain itu, pemerintah perlu mengedepankan pendekatan persuasif dan menjelaskan dampak pembiaran alih fungsi lahan.
Selanjutnya, Malik juga mendorong pemerintah menyiapkan solusi sebelum menertibkan kawasan yang tercatat.
“Artinya mudah-mudahanlah tidak ada gesekan. Pemerintah melakukan persuasif dulu, memberikan masukan kepada masyarakat, ini lo dampaknya kalau enggak kami tertibkan. Solusi apa, solusi dulu yang kita pikirkan. Kan tidak bisa main gusur saja, solusinya apa kira-kira,” pungkasnya. (*)




