Pusat Belum Setujui Pembangunan Sekolah Rakyat di Bima Gegara Rawan Banjir
Mataram (NTBSatu) – Pemerintah Pusat belum menyetujui usulan lokasi pembangunan gedung permanen Sekolah Rakyat (SR) di daerah yang masuk kategori rawan banjir. Salah satunya di Bima.
Menteri Sosial (Mensos), Saifullah Yusuf menyampaikan, hasil kajian ekologi menyebutkan kawasan yang diusulkan Pemkab Bima untuk pembangungan SR masuk kategori rawan banjir.
“Kemarin kita sudah melakukan kajian ekologi di Bima itu terkait rawan banjir, dan itu Kementerian PU belum bisa menyetujuinya. Namun ini masih kita usahakan, soalnya persyaratan untuk membangun gedung permanen Sekolah Rakyat itu luar biasa ketat,” ujar Gus Ipul, sapaan Mensos, di Mataram, Minggu, 22 November 2026.
Ia menyampaikan, pendirian gedung permanen Sekolah Rakyat mengacu pada standar teknis Kementerian Pekerjaan Umum (PU) yang ketat. Evaluasinya mencakup kerawanan bencana, kemiringan lahan, Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal), ketersediaan air bersih, serta daya dukung lingkungan.
“Pemerintah pusat tidak ingin proyek pendidikan ini berjalan asal-asalan,” katanya.
Di sisi lain, penyediaan lahan oleh pemerintah daerah juga menjadi faktor penentu. Untuk tingkat kabupaten butuh minimal 8 hektare. Sedangkan, tingkat kota memerlukan sedikitnya 3 hingga 4 hektare.
“Kayak Kota Mataram ini sudah bekerja keras, tapi lahan yang dibutuhkan paling tidak 3 sampai 4 hektare. Ini lagi konsolidasi dengan wali kota, kita cari mungkin tanah milik pemerintah yang ada di Mataram,” lanjutnya.
Gus Ipul menegaskan, saat ini Kementerian Sosial terus mengonsolidasikan rencana penyediaan tanah bersama Wali Kota Mataram, Mohan Roliskana. Pemerintah tengah menginventarisasi aset lahan milik pemerintah di Nusa Tenggara Barat (NTB), khususnya di Kota Mataram, yang aman dari risiko bencana agar pembangunan dapat segera berjalan.
APBN Tanggung Pembangunan dan Operasional
Gus Ipul memastikan, pemerintah daerah hanya bertugas menyediakan lahan yang memenuhi syarat teknis. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sepenuhnya menanggung seluruh biaya pembangunan fisik hingga operasional Sekolah Rakyat sesuai arahan Presiden.
“Pemerintah daerah berperan menyediakan lahan, sementara pemerintah pusat menanggung penuh pembiayaan pembangunan dan operasional,” jelasnya.
Ia membeberkan, pemerintah merancang setiap gedung Sekolah Rakyat mampu menampung sekitar 2.000 hingga 3.000 siswa dari jenjang SD, SMP, hingga SMA. Program pendidikan gratis ini menyasar anak-anak dari keluarga paling tidak mampu, khususnya yang masuk dalam kategori desil 1 dan desil 2.
Karena itu, ia mendorong pemutakhiran basis data penerima agar kelompok prioritas memperoleh akses secara tepat sasaran. Ia mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk merancang dan menghadirkan data yang akurat.
Sebagai informasi, hingga Oktober 2026, pemerintah telah merampungkan pembangunan 265 Sekolah Rakyat yang tersebar di 131 kabupaten/kota di seluruh Indonesia guna memperluas akses pendidikan bagi masyarakat miskin. (*)




