Kasus Dugaan Kekerasan Seksual Mantan Kapolsek Dompu Naik Penyidikan
Mataram (NTBSatu) – Penanganan kasus dugaan kekerasan seksual mantan Kapolsek Dompu, Sarbani, terhadap tahanan perempuan berinisial DR naik ke tahap penyidikan.
Namun, Polda NTB belum menetapkan Sarbani sebagai tersangka. Penyidik masih melengkapi alat bukti sebelum melakukan ekspose perkara untuk menentukan status hukum terlapor.
Direktur Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang (Dirres PPA-PPO) Polda NTB, Kombes Ni Made Pujewati, membenarkan meningkatnya status perkara dari tahap penyelidikan.
“Kami masih melengkapi dulu dalam proses penyidikan,” katanya.
Dalam perkara ini, Sarbani menjadi satu-satunya terlapor. Hal tersebut sesuai dengan laporan polisi yang diterima penyidik.
“Sebagaimana laporan polisi, satu orang sesuai dengan laporan. Kita tangani sebagaimana laporan polisi yang kami terima,” ungkapnya.
Pujewati mengatakan, penyidik bersama Polres Dompu telah memanggil dan memintai keterangan sejumlah pihak terkait. Salah satu di antaranya adalah mantan Kapolsek Dompu.
“Sudah beberapa pihak terkait sudah kita lakukan permintaan keterangan. Termasuk melakukan tindakan lainnya dalam proses penyidikan, penyitaan alat bukti,” sebutnya.
Menyinggung mengenai dua personel lain yang turut mendapatkan sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) bersama Sarbani dalam sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) Polda NTB, Pujewati enggan membeberkannya.
“Kita masih dalam proses pemeriksaan,” ungkapnya.
Tiga Anggota Diberhentikan
Sarbani sebelumnya mendapatkan sanksi PTDH dalam sidang etik Polda NTB. Dua personel lainnya juga mendapat sanksi serupa dalam perkara yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran etik tersebut. Keduanya yakni, Aiptu T dan Brigadir INAW.
Putusan tersebut berdasarkan hasil sidang KEPP pada Senin, 9 November 2026. Dalam pemeriksaan etik, terungkap dugaan persetubuhan dengan tahanan DR yang terjadi pada 28 Juli 2026. Perbuatan tersebut kemudian berlanjut pada Agustus 2026.
Fakta persidangan juga mengungkap adanya konsumsi minuman keras di lingkungan Mapolsek Dompu serta hubungan seksual di luar perkawinan di Ruang Unit Reskrim Polsek Dompu.
Bahkan, dalam rangkaian pelanggaran tersebut terungkap adanya rencana untuk menggugurkan kandungan tahanan perempuan tersebut. Sarbani terbukti melakukan serangkaian tindakan tercela yang melanggar norma hukum dan etika profesi kepolisian.
Sementara Aiptu T terlibat dalam persekongkolan pelanggaran etik. Termasuk mengonsumsi minuman beralkohol di lingkungan Mapolsek Dompu serta membiarkan atau tidak mencegah hubungan seksual antara Ipda Sarbani dengan DR.
Sedangkan Brigadir INAW, terbukti melakukan hubungan seksual di luar perkawinan yang sah dengan DR yang masih terikat perkawinan secara hukum dan agama. Setelah putusan etik, ketiganya juga menjalani penempatan khusus (patsus) selama 30 hari. (*)




