Pemerintahan

Kemensos Temukan 45 Persen Penerima PKH Salah Sasaran, Ratusan Ribu dari Kalangan ASN-DPR

Mataram (NTBSatu) – Kementerian Sosial (Kemensos) mencatat, sekitar 45 persen penerima Program Keluarga Harapan (PKH) dan Sembako terindikasi salah sasaran (mistargeted).

Kemensos telah menjalankan verifikasi terhadap 12 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Kelompok ini terindikasi inclusion errors, exclusion errors, serta Nomor Induk Keluarga (NIK) tidak aktif.

Hasil verifikasi tersebut, dilakukan pengalihan lebih dari 2 juta KPM penerima PKH dan Sembako. Ada pula pengalihan 9,5 juta peserta PBI-JK dengan NIK tidak aktif pada Desil 6–10.

Selain itu, terdapat pengalihan 628 ribu KPM yang terindikasi judi online (PPATK). Pemerintah juga mengalihkan 138 ribu KPM yang berprofesi sebagai ASN, TNI, Polri, DPR, DPRD, hingga BUMN.

Pencatatan juga dilakukan untuk 7.854 KPM graduasi. Sementara itu, 548 KPM tercatat mengundurkan diri.

Menteri Sosial, Saifullah Yusuf alis Gus Ipul menyampaikan, dari hasil perbaikan tersebut, pemerintah berpotensi menghemat anggaran yang bersumber dari PKH mencapai Rp101 triliun hingga Rp127 triliun, dari total anggaran bansos dan subsidi Rp504,7 triliun pada 2025.

“Maka itu perlu kita koreksi,” ujarnya Gus Ipul saat menghadiri agenda penguatan penjangkauan sekolah rakyat dan perlindungan sosial (perlinsos) di GOR Turida Mataram, Minggu, 22 November 2026.

Perketat Pendataan

Gus Ipul menegaskan, pihaknya akan memperketat pendataan dan verifikasi penerima bantuan sosial (bansos)

Dalam hal ini, Kemensos akan melibatkan ketua RT/RW serta pendamping sosial. Langkah ini untuk memperbaiki data penerima bantuan secara menyeluruh.

Ia menilai, kementerian di pusat tidak mampu menyelesaikan persoalan akurasi data sendirian. Langkah ini perlu dukungan dari berbagai pihak di lapangan.

“Untuk memperbaiki data ini tidak bisa hanya dari Jakarta. Yang paling tahu tentang kondisi keluarga di masing-masing RT/RW adalah para RT, para RW, dan juga para pendamping sosial,” jelasnya.

Ia menambahkan, pemerintah kini membuka akses pemutakhiran data secara transparan. Ia juga mengajak masyarakat luas untuk berperan aktif.

Masyarakat bisa memantau dan melapor lewat kanal resmi. Kanal tersebut meliputi SIKS-NG, Cek Bansos, ground check, call center 021-171, WA Lapor 08877 171 171, dan Cek DTSEN.

“Bisa juga portal Perlinsos yang mengintegrasikan pemeringkatan desil bersama BPS dan mekanisme musyawarah desa/kelurahan,” tegasnya.

Menurutnya, setiap warga berhak sekaligus boleh membantu menyempurnakan basis data tersebut.

“Kalau dulu data hanya dipilih oleh pemerintah, sekarang data dibuka. Maka masyarakat bisa berpartisipasi,” katanya.

Ia menuturkan, agenda perbaikan data terpadu ini berjalan langsung di bawah kepemimpinan Presiden. Data yang akurat akan memastikan bantuan jatuh ke tangan yang tepat.

“Kalau datanya akurat, bantuan mereka akan diterima oleh mereka yang berhak. Datanya akurat, sasarannya tepat,” pungkasnya. (*)

Artikel Terkait