Mataram (NTBSatu) – Kebijakan tarif parkir di kawasan Masjid Hubbul Wathan Islamic Center (IC) NTB menuai sorotan dari DPRD NTB. Anggota Komisi III DPRD NTB, M. Aminurlah, mendesak pemerintah daerah mengkaji ulang kebijakan tersebut.
Menurutnya, pemerintah perlu mempertimbangkan kembali penerapan tarif parkir di kawasan rumah ibadah. Sebab, kebijakan itu berpotensi menambah beban masyarakat yang datang ke Islamic Center.
“Harus ada kajian mendalam. Apakah pernah ada di masjid-masjid lain, di mana pun itu, parkir seperti ini ditarik?,” ujarnya kepada NTBSatu, Minggu, 22 November 2026.
Legislator yang sapaan akrabnya Aji Maman itu juga menilai pemerintah semestinya mendorong masyarakat untuk semakin banyak mengunjungi masjid. Karena itu, ia mempertanyakan kebijakan yang justru mengenakan tarif parkir di kawasan tersebut.
“Bukankah harusnya memakmurkan masjid? Bukankah harusnya menghadirkan rakyat untuk di masjid?,” kata legislator yang juga menyebut ia bagian Takmir Masjid IC tersebut.
Tak Pernah Ada Pembahasan Dengan DPRD
Selain itu, Aji Maman mengungkapkan Komisi III DPRD NTB tidak pernah membahas kebijakan tersebut sebelumnya. Ia juga mengaku tidak mengetahui adanya pembahasan bersama legislatif sebelum tarif mulai berlaku.
“Tidak pernah sama sekali,” tegasnya saat NTBSatu tanya mengenai pembahasan kebijakan tersebut bersama Komisi III.
Aji Maman juga menyoroti tata kelola pengelolaan Islamic Center. Sebagai salah satu pengurus takmir, ia menilai pengelola perlu membenahi pengelolaan keuangan sebelum menerapkan pungutan parkir.
“Cara mengelola itu yang masih perlu kita perbaiki, dalam hal urusan mengelola keuangan juga perlu kita perbaiki. Jangan tiba-tiba itu kita tarik tarif parkir,” ujarnya.
Ia menyebut selama ini masyarakat hanya memberikan sumbangan melalui kotak amal. Menurutnya, tarif ke masjid seharusnya memang masyarakat lakukan secara sukarela atau dengan niat sedekah.
Karena itu, ia meminta pemerintah menjelaskan urgensi penarikan tarif tersebut. Ia juga mempertanyakan alasan pemerintah menerapkan pungutan di lingkungan masjid.
Aji Maman memastikan Komisi III akan menindaklanjuti persoalan ini melalui koordinasi dengan pihak terkait. Pembahasan itu berpeluang melibatkan organisasi perangkat daerah yang menangani kebijakan tersebut.
“Nanti insyaallah kita akan koordinasikan dan membahas itu,” katanya.
Pemprov NTB Naikkan Tarif
Sebelumnya, Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB memberlakukan tarif parkir berbayar di kawasan Islamic Center berdasarkan Perda Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
Kepala UPTD Pemanfaatan dan Pengamanan Aset Daerah Provinsi NTB, Yuni Hariadi, menyebut tarif tersebut mengecualikan jemaah yang melaksanakan salat.
Tarif yang berlaku mulai Rp2.000 untuk sepeda motor hingga Rp15.000 untuk kendaraan bus. Pemprov menyebut kebijakan tersebut bertujuan meningkatkan PAD sekaligus memperbaiki layanan parkir.
Yuni juga menyatakan pengelola bertanggung jawab atas keamanan dan kenyamanan kendaraan pengunjung. Pemprov menargetkan seluruh transaksi parkir menggunakan sistem digital untuk menekan potensi kebocoran pendapatan daerah. (*)




