Rampung 100 Persen, Sekolah Rakyat KLU Demi Pengentasan Kemiskinan dan Kualitas Pendidikan
Mataram (NTBSatu) – Faktor ekonomi masih jadi hambatan pendidikan bagi warga kurang mampu. Namun stigma itu mulai dihapuskan dengan hadirnya Sekolah Rakyat (SR). Saat ini, SR di Lombok Utara sudah rampung dan aktivitas pendidikan sudah berjalan lancar.
Program strategis nasional yang diinisiasi Presiden Prabowo Subianto ini, bukan sekadar tempat menuntut ilmu. Lebih dari itu, jembatan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu untuk keluar dari lingkaran kemiskinan dan meraih kehidupan yang lebih baik.
Program ini tersebar di seluruh provinsi. Salah satunya di NTB. Lokasinya di Dusun Amor-amor, Desa Gumantar, Kecamatan Kayangan, Kabupaten Lombok Utara.
Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Lombok Utara melaksanakan kegiatan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) pada Senin, 2 November 2026 lalu. Acara tersebut dibuka oleh Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal sebagai tanda dimulainya proses pembelajaran.
Gubernur ingin memastikan SR mulai dibuka dan berjalan seiring dengan visi Pemprov NTB mengatasi kerak kemiskinan, memutus rantai anak putus sekolah, meningkatkan kualitas pendidikan.
“Lebih dari itu, program tersebut menjadi bentuk intervensi menyeluruh bagi anak-anak dari keluarga miskin ekstrem, khususnya kelompok desil 1 dan 2,” tegas Gubernur, Senin 2 November 2026 lalu.
Disambut Haru Orang Tua dan Siswa

Orang tua siswa yang menitipkan anak-anak mereka, merasa bersyukur mendapat akses pendidikan gratis dan berkualitas.
“Iya (Sekolah Rakyat) sangat membantu sekali, terutama bagi kita golongan yang golongan bawah. Kita sangat membutuhkan ini yang gratis ini. Itu yang kita harapkan,” kata salah satu orang tua siswa Sekolah Rakyat Lombok Utara, Ahmadi saat mendaftarkan anaknya, Senin 2 November 2026 lalu..
Ahmadi merupakan buruh tani asal Tanjung, Lombok Utara. Baginya, kesempatan untuk menyekolahkan anak hingga jenjang lebih tinggi bukan perkara mudah. Penghasilan yang terbatas membuat biaya pendidikan menjadi salah satu beban yang harus dipikirkan.
Sebagai Buruh Tani, Ahmadi menyadari kemampuan ekonominya terbatas. Karena itu, kesempatan menyekolahkan anak melalui program tersebut menjadi sesuatu yang sangat disyukuri. Apalagi, para siswa akan tinggal di asrama sehingga kebutuhan pendidikan dan pendampingan mereka dapat terpenuhi.
Ahmadi berharap, anaknya dapat menyelesaikan pendidikan di sekolah tersebut hingga tuntas. Ia juga menyebut banyak keluarga lain yang ingin menyekolahkan anak mereka di Sekolah Rakyat, tetapi belum bisa tertampung karena keterbatasan wilayah penerimaan.
Bagi keluarga lain, Sekolah Rakyat juga menjadi jalan untuk melanjutkan pendidikan anak-anak yang kehilangan orang tua. Lailatul Huda, wali siswa asal Seganteng, Mataram, menitipkan dua adiknya di sekolah tersebut. Ia kini mengambil tanggung jawab untuk mendampingi dan memastikan kedua adiknya tetap memperoleh pendidikan.
“Ya, karena di sini kan bisa ditanggung semuanya, dari sekolahnya sampai dia bisa mencapai cita-citanya,” kata Lailatul.
Ia mengaku ingin kedua adiknya tetap semangat meskipun harus menjalani kehidupan tanpa kehadiran orang tua.
Sementara itu, Mirnawati, siswi asal Desa Pengkelakmas, Kecamatan Sakra Barat, Lombok Timur, juga mengaku bahagia bisa melanjutkan pendidikan di sekolah tersebut. Sebelumnya, ia bersekolah di MTs NW Pengkelamas sebelum mendapat kesempatan masuk melalui usulan dari desa.
Mirnawati menyimpan cita-cita menjadi seorang apoteker. Ia berharap kesempatan belajar di Sekolah Rakyat dapat membantunya mewujudkan impian tersebut. “Saya mau jadi apoteker,” ucapnya.
Mensos: Niat Baik untuk Anak Kurang Mampu

Menteri Sosial RI, Saifullah Yusuf menyatakan, Sekolah Rakyat, secara khusus diperuntukkan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu (desil 1 dan desil 2).
Sekolah ini untuk keluargan yang kesulitan mengakses pendidikan, putus sekolah, maupun berpotensi putus sekolah. Saat ini, program prioritas nasional tersebut telah menampung 45.000 siswa yang tersebar di 131 kabupaten dan 34 provinsi di seluruh Indonesia.
Hal ini disampaikan Gus Ipul, sapaan akrabnya, saat mengunjungi Sekolah Rakyat Terintegrasi Lombok Utara, Sabtu, 21 November 2026.
Gus Ipul mengatakan, sistem penerimaan siswa di Sekolah Rakyat menggunakan mekanisme penjangkauan berbasis data oleh pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) dan pemerintah daerah, bukan melalui pendaftaran umum. Untuk itu, tidak akan ada ruang bagi praktik pungutan liar maupun jalur titipan.
“Sekolah Rakyat tidak ada pendaftaran, yang ada adalah penjangkauan berdasarkan data yang didatangi ke rumah-rumah,” ujarnya.
Ia menegaskan, dalam prosesnya, tidak boleh ada bayar-membayar, sogok-menyogok, dan tidak boleh ada titipan.
“Di sini juga tidak ada tes akademik. Meskipun masuknya tanpa tes akademik, nanti akan dibimbing dan dilakukan penyetaraan, sehingga lulusnya anak-anak kita tetap mendapatkan ijazah yang setara dengan SD, SMP, dan SMA,” tegasnya.
Lebih lanjut, Gus Ipul memaparkan peta jalan hilirisasi pendidikan bagi para lulusan Sekolah Rakyat. Setelah menyelesaikan jenjang SD dan SMP, siswa yang memiliki capaian akademik unggul akan diarahkan menuju Sekolah Garuda, sementara siswa lainnya melanjutkan ke jenjang SMA Sekolah Rakyat.
“Lulus SMA Sekolah Rakyat pilihannya dua: mau meneruskan kuliah dibiayai oleh pemerintah asal punya kemampuan yang mencukupi, atau menjadi pekerja terampil di dalam negeri maupun luar negeri. Mau jadi TNI, Polri, ASN, silakan, nanti akan dibimbing, diberi keterampilan, dan didampingi,” papar tokoh PBNU ini.
Demi menjamin ekosistem pendidikan yang aman dan nyaman bagi tumbuh kembang siswa, ada 3 (tiga) pelanggaran yang tidak boleh terjadi di lingkungan Sekolah Rakyat. Bahkan, Ia memastikan sanksi pemecatan instan bagi siapa pun yang melanggar aturan tersebut.
“Tidak boleh ada bullying atau perundungan, tidak boleh ada kekerasan fisik dan seksual, serta tidak boleh ada radikalisme atau intoleransi. Tiga-tiganya dilarang keras terjadi. Siapa pun—apakah kepala sekolah, guru, wali asrama, wali asuh, sekuriti, atau tukang masak—yang melakukan ini kepada siswa-siswa Sekolah Rakyat, langsung kita berhentikan, kita pecat pada waktu itu juga,” tandasnya.
Dukung IPM dan Program Desa Berdaya NTB

Sementara itu, Wakil Gubernur NTB Indah Dhamayanti Putri, yang turut mendampingi kunjungan kerja ini, menyampaikan rasa haru dan bangga.
Ia melihat perhatian besar pemerintah pusat yang terus memantau kesiapan proses pembelajaran di Sekolah Rakyat Lombok Utara yang baru berjalan kurang dari satu bulan tersebut.
Ummi Dinda menilai, kehadiran fasilitas ini menjadi berkah besar bagi daerah, terlebih dengan adanya rencana pembangunan satu unit Sekolah Rakyat tambahan di Pulau Sumbawa.
“Dari sejumlah provinsi yang ada di Indonesia, NTB menjadi yang sangat beruntung dengan sudah berdirinya Sekolah Rakyat, dan insyaallah atas dukungan Pak Menteri dan Bapak Presiden akan terbangun lagi satu di Pulau Sumbawa. Ini menandakan Bapak Presiden dan Bapak Menteri begitu mencintai masyarakat NTB,” ungkapnya.
Keberadaan Sekolah Rakyat, lanjutnya, sangat selaras dengan visi pembangunan daerah, khususnya dalam mendongkrak Indeks Pembangunan Manusia (IPM) serta mengakselerasi pengentasan kemiskinan ekstrem.
“Sekolah Rakyat yang berdiri ini akan membantu memperbaiki angka IPM di NTB, sekaligus menjadi salah satu yang mendukung kesuksesan program Desa Berdaya yang dicanangkan oleh kami bersama Bapak Gubernur untuk memerangi kemiskinan ekstrem. Kami juga menghaturkan terima kasih kepada para pengajar dan pendamping yang penuh kesabaran dan keikhlasan membimbing anak-anak sekalian,” katanya.
Tampung 595 Siswa
Saat ini, jumlah calon siswa Sekolah Rakyat terintegrasi I di Lombok Utara mencapai 595 orang. Ratusan calon siswa tersebut berasal dari sejumlah kabupaten/kota di NTB, dengan jumlah terbanyak berdomisili di Kabupaten Lombok Utara.
Berdasarkan data domisili calon siswa, sebanyak 256 orang berasal dari Lombok Utara. Jumlah tersebut terdiri dari 30 calon siswa tingkat sekolah dasar (SD), 120 siswa sekolah menengah pertama (SMP), dan 106 siswa sekolah menengah atas (SMA).
Selain Lombok Utara, calon siswa juga berasal dari Kabupaten Lombok Timur sebanyak 152 orang. Rinciannya, 60 siswa tingkat SD, empat siswa SMP, dan 88 siswa SMA.
Kemudian Kabupaten Lombok Barat sebanyak 134 orang, terdiri dari 24 siswa SD, 106 siswa SMP, dan empat siswa SMA.
Sementara itu, calon siswa asal Kabupaten Sumbawa tercatat sebanyak 41 orang. Jumlah tersebut terdiri dari 30 siswa SD, sembilan siswa SMP, dan dua siswa SMA.
Adapun dari Kota Mataram terdapat sembilan calon siswa, masing-masing satu siswa SD, satu siswa SMP, dan tujuh siswa SMA.
Sedangkan Kabupaten Bima tercatat hanya tiga calon siswa, yang seluruhnya merupakan siswa tingkat SMA.
PU Anggarkan Rp250 Miliar
Berdasarkan data Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE), pagu pembangunan SR Lombok Utara sebesar Rp250.429.885.000. Anggarannya bersumber dari APBN 2025 melalui Kementerian Pekerjaan Umum (PU).
Anggaran ratusan miliar tersebut untuk membangun sejumlah fasilitas. Setidaknya ada sekitar 24 gedung utama, mencakup gedung SD, SMP, SMA, asrama putra-putri, gedung serbaguna, masjid, kantin, serta fasilitas olahraga dan lain sebagainya.
Sekolah tersebut mulai dibangun sekitar Maret 2026 lalu, dan memasuki tahap penyelesaian akhir pada Oktober–November 2026. Sekolah tersebut dibangun di atas lahan sekitar 6,71 hektare.
Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo Jumat, 10 Juli 2026 lalu, melakukan monitoring proses pengerjaan sejumlah proyek strategis. Salah satunya proyek Sekolah Rakyat KLU.
Respons pemerintah pusat pun cukup antusias dengan progress pengerjaan saat itu. Namun, Menteri PU menegaskan, setiap proyek harus memenuhi seluruh persyaratan sebelum masuk tahap pembangunan.
Kehadirannya saat itu untuk memastikan lahan sudah clear and clean. Termasuk memastikan pihaknya berkoordinasi dengan Kementerian ATR/BPN.
Menurut Dody, pemerintah pusat tetap memastikan pekerjaan konstruksi setelah seluruh dokumen legal selesai. “Karena ini kan proyek nasional, jadi harus benar-benar matang,” ujarnya. (*)




