Opini

Bantuan Sosial Harus Menjadi Jalan Menuju Kemandirian

Oleh: Sukiman Jayanto, ST., M.Si – Sekretaris BPC HIPaMI Sumbawa Barat

Program Kartu Sumbawa Barat Maju merupakan salah satu instrumen perlindungan sosial yang menunjukkan keseriusan pemerintah dalam membantu masyarakat. Anggarannya meningkat dari Rp65,16 miliar pada 2025 menjadi Rp82,28 miliar pada 2026. Alokasi tersebut mencapai 3,58 persen APBD dan menjangkau 39.173 kepala keluarga atau sekitar 72 persen dari keseluruhan KK di KSB.

Cakupan yang luas ini menunjukkan besarnya perhatian pemerintah terhadap perlindungan sosial. Namun, perlu ada perubahan orientasi dalam mengukur keberhasilan program. Jangan sampai keberhasilan hanya dihitung dari jumlah penerima dan besarnya anggaran yang terserap.

Ukuran yang lebih substantif adalah berapa banyak keluarga penerima manfaat yang berhasil meningkatkan pendapatan, mengembangkan usaha, memperoleh pekerjaan produktif, dan akhirnya keluar dari ketergantungan bantuan sosial.

Dalam perspektif pembangunan inklusif, bantuan sosial seharusnya berfungsi sebagai jaring pengaman sekaligus jembatan menuju kemandirian ekonomi. Artinya, program perlindungan sosial perlu diintegrasikan dengan pelatihan keterampilan, pengembangan usaha mikro, akses pembiayaan, pendampingan, dan perluasan kesempatan kerja.

Pemerintah juga perlu mengembangkan sistem evaluasi berbasis data yang dapat mengukur perubahan kondisi penerima manfaat dari tahun ke tahun. Publik berhak mengetahui bukan hanya berapa anggaran yang dibelanjakan, melainkan juga seberapa besar dampak nyata yang dihasilkan.

Belajar dari Daerah Tambang, Menyiapkan Masa Depan Pasca-Tambang

Ada satu dimensi yang tidak boleh luput dari perhatian, yaitu keberlanjutan ekonomi ketika sumber daya tambang suatu saat mengalami penurunan produksi atau memasuki masa pasca-tambang.

Pengalaman daerah kaya sumber daya alam mengajarkan bahwa kekayaan mineral tidak bersifat abadi. Sementara itu, kebutuhan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat terus berlangsung.

Kajian OECD dalam OECD Investment Policy Reviews: Indonesia 2020 mengingatkan bahwa investasi besar di wilayah kaya sumber daya alam tidak selalu menghasilkan dampak pekerjaan dan kesejahteraan yang sebanding. Perusahaan pertambangan cenderung padat modal, sehingga dampak langsung terhadap penyerapan tenaga kerja lokal dapat terbatas. Manfaat yang lebih luas sangat bergantung pada kualitas kebijakan pemerintah, pengembangan keterampilan tenaga kerja, dan kemampuan menghubungkan investasi dengan perekonomian lokal.

Pelajaran ini sangat relevan bagi KSB. Perusahaan besar dan industri pengolahan harus ditempatkan sebagai mitra strategis pembangunan daerah. Namun, pemerintah juga harus memastikan tumbuhnya ekosistem usaha lokal yang mampu mengambil bagian dalam rantai pasok industri.

KSB membutuhkan strategi jangka panjang yang dapat disebut sebagai transformasi ekonomi pasca-ketergantungan tambang. Bukan berarti meninggalkan sektor pertambangan, melainkan memanfaatkan momentum pertumbuhan sektor tersebut untuk membangun sumber-sumber ekonomi baru.

Ada sedikitnya empat agenda yang perlu menjadi perhatian.

Pertama, memperkuat ekonomi pangan melalui pertanian modern, peternakan, perikanan, dan industri pengolahan hasil pertanian.

Kedua, membangun UMKM naik kelas melalui akses pasar, pembiayaan, digitalisasi, dan kemitraan dengan industri besar.

Ketiga, meningkatkan kualitas sumber daya manusia agar tenaga kerja lokal tidak hanya menjadi penonton dalam aktivitas investasi, tetapi mampu menduduki posisi strategis dan memiliki kompetensi sesuai kebutuhan industri.

Keempat, memperluas sumber pertumbuhan ekonomi melalui pariwisata, ekonomi kreatif, jasa, perdagangan, serta investasi pada sektor-sektor produktif non-tambang.

Keempat agenda ini harus disusun dalam satu peta jalan yang terukur, memiliki target tahunan, indikator keberhasilan, dan dukungan pembiayaan yang jelas.

Momentum Koreksi dan Keberanian Mengubah Prioritas

Pada usia ke-23, KSB sesungguhnya memiliki sejumlah modal untuk melakukan percepatan pembangunan. Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2025 yang mencapai 144,15 persen dari target merupakan salah satu indikasi adanya ruang untuk memperkuat kapasitas fiskal daerah.

Namun, ruang fiskal yang tersedia harus diikuti dengan kualitas belanja yang semakin baik. Anggaran daerah perlu lebih diarahkan pada investasi pembangunan yang memiliki dampak ekonomi jangka panjang, terutama peningkatan kualitas SDM, penguatan sektor produktif, infrastruktur ekonomi, dan pemberdayaan masyarakat.

Di sinilah pentingnya membangun kebijakan berbasis bukti atau evidence-based policy. Setiap program pemerintah perlu memiliki ukuran hasil yang jelas, bukan hanya indikator kegiatan dan penyerapan anggaran.

Pemerintah juga perlu membuka ruang evaluasi yang lebih luas dengan melibatkan perguruan tinggi, dunia usaha, organisasi masyarakat, komunitas pemuda, dan masyarakat penerima manfaat. Kritik publik seharusnya tidak dipandang sebagai hambatan pembangunan, melainkan sebagai instrumen untuk memperbaiki kualitas kebijakan.

Sebagai daerah yang memiliki industri pertambangan dan pengolahan berskala besar, KSB juga perlu memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi berjalan seiring dengan perlindungan lingkungan, tata kelola sumber daya alam yang bertanggung jawab, serta peningkatan kualitas kehidupan masyarakat di sekitar kawasan industri.

Pada akhirnya, keberhasilan pembangunan tidak cukup diukur dari seberapa besar nilai PDRB, berapa banyak investasi yang masuk, atau seberapa tinggi pertumbuhan ekonomi pada suatu triwulan. Ukuran yang lebih mendasar adalah apakah masyarakat memperoleh pekerjaan yang layak, anak-anak mendapatkan pendidikan berkualitas, petani dan nelayan memperoleh pasar yang adil, UMKM berkembang, serta keluarga miskin memiliki kesempatan untuk memperbaiki kehidupannya.

Merayakan Capaian, Mengoreksi Ketimpangan

Dua puluh tiga tahun perjalanan Kabupaten Sumbawa Barat adalah perjalanan yang patut disyukuri. Berbagai kemajuan telah dicapai dan menjadi modal penting untuk melangkah ke masa depan.

Namun, perayaan hari jadi juga harus menjadi ruang refleksi. Kita tidak boleh terjebak pada romantisme angka-angka keberhasilan, tetapi harus berani melihat persoalan yang masih tersisa.

KSB memiliki peluang besar untuk menjadi daerah dengan pertumbuhan ekonomi yang kuat, struktur ekonomi yang lebih beragam, dan kesejahteraan yang semakin merata. Syaratnya adalah keberanian melakukan koreksi kebijakan, memperkuat sektor non-tambang, memperluas partisipasi dunia usaha lokal, serta memastikan setiap rupiah anggaran menghasilkan manfaat yang dapat dirasakan masyarakat.

Membangun daerah bukan sekadar membuat ekonomi tumbuh, melainkan memastikan pertumbuhan itu menghadirkan kesempatan bagi semua.

Sebab, kemakmuran sebuah daerah tidak semestinya hanya tercermin dari besarnya kekayaan sumber daya alam, tetapi juga dari kemampuan masyarakatnya untuk hidup mandiri, produktif, dan sejahtera.

Merayakan capaian adalah wujud syukur. Mengoreksi ketimpangan adalah tanggung jawab bersama. Dan menyiapkan ekonomi yang mandiri serta berkelanjutan adalah investasi terbaik bagi generasi Sumbawa Barat berikutnya. (*)

Artikel Terkait