STKIP Tamsis Bima Sesalkan Aksi Ricuh, Minta Mahasiswa Tempuh Jalur Dialog
Bima (NTBSatu) – STKIP Taman Siswa (Tamsis) Bima menyesalkan aksi sekelompok mahasiswa yang berujung ricuh pada Kamis pagi, 19 November 2026. Pihak kampus menyebut aksi atas nama Aliansi Mahasiswa Peduli Kampus tersebut berlangsung tanpa surat pemberitahuan maupun tuntutan tertulis.
Ketua STKIP Tamsis Bima, Dr. Ibnu Khaldun Sudirman, M.Si., menegaskan kampus tidak pernah menutup ruang dialog. Mahasiswa dapat menyampaikan aspirasi melalui jalur resmi yang telah tersedia.
Kericuhan bermula sekitar pukul 09.30 Wita saat mahasiswa berorasi menggunakan megafon. Suara pengeras mengganggu kegiatan perkuliahan hingga terdengar ke sejumlah ruang kelas.
Petugas keamanan kemudian mengambil megafon untuk menghentikan gangguan tersebut. Namun, mahasiswa menolak sehingga situasi memanas. Sejumlah dosen yang berusaha melerai justru mendapat perlawanan dan ancaman.
Berdasarkan keterangan saksi, seorang mahasiswa sempat mengambil batu dan hendak melemparkannya ke arah dosen. Petugas berhasil mencegah tindakan tersebut dan mengamankan mahasiswa bersangkutan. Sejumlah petugas keamanan juga mengalami benturan fisik.
Kampus Minta Mahasiswa Tempuh Jalur Dialog
Ibnu Khaldun mengatakan, hingga situasi terkendali, kampus belum menerima pernyataan sikap maupun daftar tuntutan mahasiswa.
“Kami ingin tahu apa yang mereka sampaikan, supaya bisa ditindaklanjuti. Tapi sampai hari ini tidak ada tuntutan yang jelas,” katanya.
Menurutnya, kampus menyediakan saluran aspirasi melalui organisasi kemahasiswaan (ormawa), bagian kemahasiswaan, serta forum dialog rutin.
“Kalau ada yang ingin disampaikan, datang saja. Ormawa ada, bagian kemahasiswaan ada, forum dialog juga rutin kami adakan. Kami tidak pernah menolak mahasiswa yang datang baik-baik,” ujarnya.
Kampus juga mengungkap kondisi akademik enam mahasiswa yang teridentifikasi mengikuti aksi. Berdasarkan data November 2026, beberapa mahasiswa memiliki IPK rendah, mata kuliah belum lulus, serta catatan semester nonaktif. Keenamnya juga masih memiliki kewajiban administrasi keuangan.
“Kami tidak mempersoalkan hak mereka berpendapat. Yang kami khawatirkan justru studi mereka, karena kalau dibiarkan, beberapa dari mereka bisa tidak selesai, dan itu kerugian buat mereka sendiri, buat keluarga, juga buat kampus. Pintu akademik dan kemahasiswaan terbuka kalau mereka mau duduk bersama mencari jalan keluar,” katanya.
Selain itu, kampus menyayangkan pemberitaan yang dinilai tidak memenuhi prinsip konfirmasi berimbang. Pihak kampus mempertimbangkan penggunaan hak jawab sesuai Undang-Undang Pers.
STKIP Tamsis Bima juga menegaskan pembenahan institusi terus berjalan melalui peningkatan fasilitas kampus dan kualitas dosen. Dalam lima tahun terakhir, lebih dari 40 dosen mendapat dorongan untuk menempuh pendidikan S3. (*)




