AdvertorialBapedda

Evaluasi Program Jadi Strategi Tekan Kemiskinan di Lombok Timur

Lombok Timur (NTBSatu) – Pemerintah Kabupaten Lombok Timur (Pemkab Lotim) mengevaluasi program penanggulangan kemiskinan yang melibatkan sekitar 20 organisasi perangkat daerah (OPD). Langkah ini untuk memastikan setiap program memberikan kontribusi terhadap penurunan angka kemiskinan.

Kepala Bappeda Lombok Timur, Achmad Dewanto Hadi mengatakan, pemerintah daerah akan mengidentifikasi program yang memberikan dampak besar terhadap penurunan kemiskinan.

Program tersebut akan mendapat dukungan anggaran, sedangkan program yang belum menunjukkan kontribusi signifikan akan ditinjau kembali.

“Program-program yang memang berkontribusi besar itu akan disupport melalui penganggaran. Yang lainnya, program-program yang tidak memberikan kontribusi tentu akan kita tinjau kembali,” ujarnya, Rabu, 18 November 2026.

Menurut Dewanto, penanggulangan kemiskinan membutuhkan kolaborasi lintas OPD. Pemerintah tidak bisa hanya mengandalkan satu sektor karena persoalan kemiskinan berkaitan dengan pendapatan, pengeluaran, pendidikan, hingga perlindungan sosial.

Sementara itu, Wakil Bupati Lombok Timur, H. Moh. Edwin Hadiwijaya mengatakan, pemerintah daerah perlu menyusun langkah intervensi yang lebih terarah.

“Program perlindungan sosial seperti PKH dan BPNT itu sebenarnya untuk mengurangi beban pengeluaran masyarakat,” ujarnya.

Lebih lanjut, Ia mengatakan peningkatan pendapatan perlu menyasar sektor produktif. Salah satunya melalui peningkatan pendapatan petani dan penguatan nilai ekonomi hasil pertanian.

Berdasarkan data BPS, angka kemiskinan Lombok Timur pada 2026 mencapai 12,68 persen atau sekitar 164 ribu jiwa. Angka tersebut turun 0,85 poin dibandingkan tahun sebelumnya.

Evaluasi Tingkat Provinsi

Evaluasi program tersebut sejalan dengan langkah Pemprov NTB yang mendorong pemerintah kabupaten/kota memperkuat efektivitas intervensi kemiskinan.

Kepala Bidang Pertanian Bappeda NTB, Syamsul Hidayat mengatakan, penanggulangan kemiskinan perlu menyasar tiga aspek utama, yakni mengurangi beban pengeluaran masyarakat, meningkatkan pendapatan, serta mengurangi kantong-kantong kemiskinan.

Hal tersebut mengemuka dalam Rapat Evaluasi Program Penanggulangan Kemiskinan Triwulan II dan III Tahun 2026 bersama pemerintah kabupaten/kota dan mitra pembangunan.

“Angka kemiskinan NTB pada Maret 2026 mencapai 11,17 persen atau lebih dari 628 ribu jiwa,” ungkapnya, Kamis, 22 Oktober 2026.

Karena itu, pemerintah daerah perlu memperkuat koordinasi dan memastikan program berjalan sesuai kebutuhan masyarakat.

Intervensi yang menjadi perhatian meliputi perlindungan sosial, layanan kesehatan dan ketenagakerjaan, bantuan pangan, pelatihan usaha, bantuan peternakan, hingga penanganan rumah tidak layak huni.

“Program penanggulangan kemiskinan harus kita selaraskan agar tidak terjadi tumpang tindih bantuan antarprogram maupun antar daerah,” ujarnya.

Evaluasi mencakup realisasi anggaran, pemutakhiran data kemiskinan, inovasi daerah, hingga penentuan lokasi prioritas intervensi.

Melalui evaluasi tersebut, pemerintah berharap program penanggulangan kemiskinan dapat berjalan lebih efektif, terukur, dan tepat sasaran. (*)

Artikel Terkait