Dugaan Persekongkolan Penganiayaan Tahanan di Polres Bima Diadukan ke Propam Polda NTB
Mataram (NTBSatu) — Organisasi kemahasiswaan melayangkan laporan pengaduan ke Bidang Propam Polda NTB. Laporan itu terkait dugaan penyalahgunaan wewenang dan persekongkolan penganiayaan tahanan di Rumah Tahanan (Rutan) Polres Kabupaten Bima. Laporan tersebut disampaikan pada Rabu, 18 November 2026.
Kabid Humas Polda NTB, Kombes Pol Mohammad Kholid mengaku belum memperoleh laporan tersebut. “Nanti saya tanyakan ke propam apa sudah masuk laporannya,” ungkapnya, Kamis, 19 November 2026.
Berdasarkan dokumen pengaduan, peristiwa penganiayaan tersebut menimpa seorang tahanan bernama Dewa (Adi Aryanto) pada Senin, 16 November 2026.
Korban diduga dikeroyok dan ditusuk menggunakan gunting oleh tahanan lain insial M bersama sejumlah tahanan lainnya tidak lama setelah dimasukkan ke dalam sel.
Korban mengaku telah menyampaikan kekhawatiran dan penolakan secara tegas kepada penyidik bernama Aiptu T, sebelum masuk ke dalam ruang tahanan. Korban meminta agar tidak satu satu sel dengan M, karena keduanya memiliki riwayat permusuhan sebelumnya.
Namun, penolakan dan keberatan korban selama hampir satu jam diduga diabaikan. Penyidik disebut tetap memasukkan korban ke dalam sel tersebut dengan meyakinkan bahwa keselamatan korban akan dijamin.
“Namun, dugaan pemaksaan penempatan tetap terjadi hingga akhirnya penganiayaan berat berupa penusukan gunting dan pengeroyokan benar-benar dialami korban di dalam Rutan,” tegas pelapor, Hendrawan.
Tuntutan Pengusutan Tuntas dan Evaluasi Pengawasan
Tidak hanya mendesak mengusut dugaan kelalaian dan pengabaian oleh oknum penyidik serta petugas piket Tahanan dan Barang Bukti (Tahti). Hendrawan juga mendorong Polda NTB untuk menyelidiki dugaan peredaran barang terlarang (narkotika) dan pemberian uang di dalam rutan yang berkaitan dengan kejadian tersebut.
“Kami meminta Kapolda NTB dan Kabid Propam Polda NTB melakukan pemeriksaan menyeluruh serta menindak tegas oknum anggota yang terlibat pelanggaran kode etik maupun pidana,” tegasnya.
Selain itu, pelapor juga mendorong kepolisian mengamankan seluruh barang bukti. Termasuk rekaman CCTV Rutan Polres Bima, buku mutasi penjagaan, dan daftar piket saat kejadian.
“Status seseorang sebagai tersangka tidak menghilangkan hak dasarnya untuk mendapatkan perlindungan dan perlakuan yang manusiawi. Negara wajib menjamin keselamatan setiap orang yang berada di bawah pengawasan aparat penegak hukum,” pungkas Hendrawan.
Sementara Kapolres Bima, AKBP Muhammad Anton Bhayangkara Gaisar belum merespons dugaan penganiayaan di Tahti Polres Bima. Upaya permintaan keterangan melalui sambungan telepon dan pesan WhatsApp sejak Rabu, 18 November 2026 belum membuahkan hasil. (*)




