Lombok TimurPolitik

PDIP Lombok Timur Tarik Diri dari Pengesahan APBD-P 2026

Lombok Timur (NTBSatu) – Fraksi PDI Perjuangan DPRD Lombok Timur menarik diri dari pengesahan APBD Perubahan (APBD-P) 2026. Fraksi tersebut mempersoalkan sejumlah program senilai Rp15 miliar yang masih masuk dalam dokumen anggaran.

Padahal, Badan Anggaran (Banggar) DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) sebelumnya sepakat mencoret program tersebut.

Sikap itu disampaikan Fraksi PDI Perjuangan dalam rapat paripurna Pandangan Fraksi terhadap Pembahasan APBD 2027, Rabu, 18 November 2026.

Anggota DPRD Lombok Timur sekaligus Sekretaris DPC PDI Perjuangan Lombok Timur, Ahmad Amrullah mengatakan, persoalan ini bermula saat pembahasan APBD-P bersama Banggar dan TAPD.

Saat itu, PDI Perjuangan meminta pemerintah daerah menghapus sejumlah program dengan total anggaran Rp15.000.758.000.

“Kami meminta sejumlah program dengan total anggaran Rp15.000.758.000 untuk dicoret dari APBD-P. Usulan tersebut kemudian disepakati bersama Banggar dan TAPD,” jelas Amrullah.

Namun, Amrullah menemukan program-program tersebut masih tercantum dalam dokumen APBD-P. Ia mengaku baru mengetahui hal itu setelah mencermati dokumen anggaran.

Amrullah juga sempat menyampaikan interupsi dalam rapat paripurna penetapan APBD-P. Ia meminta pemerintah daerah menjalankan hasil kesepakatan Banggar dan TAPD.


“Banggar dan TAPD telah menyepakati pencoretan sejumlah program. Karena itu, kami meminta pemerintah daerah konsisten menjalankan kesepakatan tersebut dan tidak kembali memasukkan program-program itu dalam dokumen akhir APBD-P,” tegasnya.

Lima Program Jadi Sorotan

Ada beberapa program yang menjadi keberatan PDI Perjuangan. Di antaranya pengadaan bantuan semen, mobil listrik untuk Organisasi Perangkat Daerah (OPD), dan rumah singgah Bupati di Jakarta.

Selain itu, fraksi tersebut juga menyoroti anggaran Asrama Kekalik dan pengadaan alat kesehatan (alkes) RSUD Raden Soedjono Selong.

Amrullah menilai, pemerintah daerah tidak konsisten menjalankan kesepakatan pembahasan anggaran. Sebab, program yang sebelumnya masuk dalam daftar penghapusan justru masih muncul dalam dokumen APBD-P.

PDI Perjuangan juga mempertanyakan hasil evaluasi APBD-P 2026 oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB).

Menurut Amrullah, pihaknya belum memperoleh penjelasan memadai mengenai hasil evaluasi tersebut. Terutama terkait keberadaan program yang sebelumnya masuk dalam kesepakatan penghapusan.

“Kami juga mempertanyakan transparansi hasil evaluasi APBD-P yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi NTB. Sampai saat ini, kami belum mendapatkan penjelasan yang memadai mengenai hasil evaluasi tersebut,” ujarnya.

Atas persoalan itu, PDI Perjuangan memutuskan tidak ikut dalam pengesahan APBD-P 2026, khususnya terhadap program yang tidak sesuai dengan kesepakatan Banggar dan TAPD.

Amrullah menegaskan sikap tersebut bukan berarti pihaknya menolak seluruh APBD-P 2026. Pihaknya ingin pemerintah daerah konsisten menjalankan kesepakatan dan mengutamakan kepentingan masyarakat.

“Ini merupakan bentuk komitmen kami terhadap prinsip hukum, transparansi, keadilan sosial, dan kepentingan rakyat. Setiap proses penganggaran harus berjalan sesuai mekanisme dan kesepakatan yang telah ditetapkan bersama,” tutupnya. (*)

Artikel Terkait