Pemerintahan

WALHI NTB Nilai Landfill Baru TPA Kebon Kongok Picu Konflik Berkepanjangan

Mataram (NTBSatu) – Rencana penambahan landfill baru di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Regional Kebon Kongok menuai sorotan.

Rencana tersebut mencuat di tengah sorotan sejumlah pihak atas aksi penutupan TPA yang sempat mengganggu pembuangan sampah dari Kota Mataram dan Kabupaten Lombok Barat pada Selasa, 17 November 2026 lalu.

Direktur WALHI NTB, Amri Nuryadi, menilai rencana pemerintah membuka landfill baru hanya akan memicu konflik berkepanjangan dengan masyarakat sekitar. Menurutnya, pemerintah sudah tidak relevan lagi menerapkan metode “buang tumpuk” di pembuangan akhir.

“Ya, saya kira itu agenda, maksudnya kan bikin masalah baru lagi, pasti orang bentrok lagi, bentrok lagi begitu. Kenapa tidak misalnya mengalihkan anggarannya untuk mewujudkan pengolahan, industri pengolahan sampah, ya, khususnya sampah plastik?” ujar Amri, Rabu, 18 November 2026.

Amri mendesak pemerintah daerah memprioritaskan industrialisasi pengolahan sampah, baik untuk daur ulang plastik maupun konversi sampah organik menjadi energi, guna meredam volume sampah secara masif.

Ia menilai, skema saat ini gagal mewujudkan pengurangan sampah dan justru mendatangkan polusi yang merusak kesehatan warga di sekitar permukiman maupun akses jalan menuju Batu Layar.

“Kalau lewat mau ke arah Batu Layar itu kan luar biasa itu polusi udaranya. Sangat mengganggu, tidak hanya mengganggu udara, tapi juga kesehatan pasti. Harus ada solusi pengolahan sampah,” jelasnya.

Murni Miskomunikasi

Menanggapi hal tersebut, Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal mengonfirmasi bahwa aksi penutupan TPA oleh warga murni karena miskomunikasi antara masyarakat dan petugas di lapangan.

“Hanya miskomunikasi saja. Saya sudah komunikasi dengan teman-teman di Kebon Kongok. Ini karena miskomunikasi saja. Saya juga sudah pernah turun ke semua KK di sana,” ungkap Iqbal, Selasa, 17 November 2026.

Kendati demikian, Iqbal tidak menampik adanya kendala dalam merealisasikan sejumlah komitmen pemerintah kepada warga lingkar Kebon Kongok.

Meski saat ini sebagian besar komitmen telah terealisasi, beberapa janji masih menghadapi hambatan teknis, salah satunya penyediaan air bersih.

Kata dia, pemerintah harus bekerja ekstra melakukan pengeboran untuk mencari titik sumber air baru yang benar-benar steril, menyusul laporan warga bahwa sumur-sumur mereka telah tercemar bakteri E. coli.

“Karena banyak sumur-sumur mereka sudah mengandung E. coli. Kita mencari tempat yang betul-betul bersih dari E. coli,” katanya.

Sebagai informasi, Pemprov NTB pada Juni lalu kembali menegaskan komitmen perlindungan dan kesejahteraan warga lingkar TPA melalui Program Kompensasi Dampak Negatif (KDN).

Langkah ini menyusul penolakan warga Bongor-Taman Ayu terhadap rencana penggabungan dua landfill serta tuntutan realisasi seluruh poin perjanjian dampak keberadaan TPA.

Sebelumnya, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi NTB, H. Didik Mahmud Gunawan Hadi, menjelaskan bahwa program KDN sebenarnya telah berjalan sejak 2019.

“Pada periode 2019–2022, pemerintah menyalurkan total anggaran sebesar Rp302,853 juta kepada tiga desa. Sejak 2023, alokasi anggaran meningkat menjadi Rp683,5 juta dengan cakupan penerima yang diperluas menjadi delapan desa,” ungkapnya.

Dana tersebut dimanfaatkan untuk memenuhi berbagai kebutuhan masyarakat terdampak, mulai dari penyehatan lingkungan, peningkatan layanan kesehatan, pembangunan infrastruktur, pengembangan ekonomi masyarakat, hingga penyediaan akses listrik dan pendidikan. (*)

Artikel Terkait