Kabupaten BimaPemerintahan

Bupati Bima Fokuskan APBD 2027 untuk Tata Kelola Pemerintahan – Infrastruktur

Bima (NTBsatu) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bima fokuskan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2027 untuk menuntaskan empat agenda prioritas pembangunan. Walaupun ada penurunan transfer dari pemerintah pusat.

Bupati Bima, Ady Mahyudi mengatakan, empat agenda prioritas itu, yakni tata kelola pemerintahan, peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), percepatan infrastruktur, hingga kemandirian ekonomi lokal.

Untuk penguatan tata kelola pemerintahan, fokusnya pada reformasi birokrasi berorientasi hasil dan integrasi layanan publik digital untuk pelayanan yang transparan.

“Pembangunan manusia unggul kita arahkan untuk meningkatkan daya saing SDM Bima. Salah satunya melalui perluasan akses serta mutu pendidikan dan kesehatan,” kata Ady Mahyudi, Senin, 16 November 2026.

Selain itu, Ady Mahyudi menyebut, hal yang paling penting adalah percepatan infrastruktur dan kemandirian ekonomi lokal. Bagi dia, pembangunan infrastruktur wajib untuk memperkuat dan memperlancar konektivitas dan pertumbuhan ekonomi.

“Langkah ini kita dukung pula dengan penguatan kemandirian ekonomi lokal. Misalnya, melalui optimalisasi sektor pertanian, peternakan, perikanan, serta pemberdayaan UMKM berbasis komoditas unggulan daerah,” ucapnya.

Ia menyebutkan, untuk mendukung empat agenda tersebut, Pemkab Bima mengandalkan APBD. Adapun APBD tahun 2027 direncanakan dengan pendapatan daerah sebesar Rp2,045 triliun. Sementara PAD Rp228,78 miliar, Pendapatan Transfer Rp1,806 triliun dan Lain-Lain Pendapatan Sah Rp10 miliar.

“Pendapatan daerah kita rencanakan Rp2.045 triliun. Turun sekitar 4,96 persen akibat penurunan transfer pusat,” tambahnya.

Sementara itu, belanja daerah dialokasikan sebesar Rp2,044 triliun (turun 7,89 persen) yang mencakup Belanja Operasi Rp1,713 triliun, Belanja Modal Rp127,97 miliar untuk infrastruktur jalan, gedung, dan peralatan, belanja tidak terduga Rp 3,5 miliar, serta belanja transfer Rp199,34 miliar yang turut dilengkapi pengeluaran pembiayaan berupa penyertaan modal ke BUMD sebesar Rp1 miliar.

“Infrastruktur menjadi perhatian serius kami, sehingga penyediaan infrastruktur dasar secara inklusif untuk memperlancar konektivitas dan pertumbuhan ekonomi berjalan dengan baik,” tegas Ady Mahyudi. (MSR)

Artikel Terkait