Pemerintahan

NTB Perketat Perlindungan Satwa Liar dari Perburuan dan Perdagangan Ilegal

Mataram (NTBSatu) – Ancaman perburuan dan perdagangan satwa liar ilegal semakin masif. Kondisi ini menuntut proteksi hukum serta pengawasan ketat lintas sektor.

Pemprov NTB menegaskan komitmennya untuk membentengi kekayaan hayati daerah. Fokus perlindungan ini mencakup populasi Rusa Timor di Gunung Tunak dan habitat Hiu Paus di Teluk Saleh. Langkah tersebut bertujuan mencegah bahaya eksploitasi serta fragmentasi habitat.

Dalam ajang Global Wildlife Program (GWP) 2026 Annual Conference di Senggigi, Lombok Barat, Wakil Gubernur NTB, Indah Dhamayanti Putri, mengatakan regulasi dan patroli aparat pemerintah semata kini tidak lagi cukup. Tantangan pelestarian satwa liar membutuhkan kolaborasi multipihak.

Selain itu, ia menekankan pentingnya pelibatan aktif masyarakat lokal. Warga di sekitar kawasan konservasi harus menjadi benteng terdepan.

“Masyarakat harus menjadi subjek utama yang memiliki rasa kepemilikan sekaligus menikmati nilai tambah kesejahteraan dari ekosistem yang terjaga,” ujarnya, Senin, 16 November 2026.

Sejalan dengan upaya tersebut, Pemprov NTB menerapkan aturan ketat bagi pengembangan pariwisata berkualitas (quality tourism) dan investasi ekonomi. Setiap proyek wajib tunduk pada daya dukung lingkungan. Pelaku usaha juga harus melindungi flora dan fauna endemik.

Bermutasi Jadi Sindikat Lintas Negara

Direktur Jenderal Penegakan Hukum Kementerian Kehutanan RI, Dwi Januanto Nugroho, menyoroti perubahan pola kejahatan lingkungan. Praktik perdagangan satwa liar ilegal kini bermutasi menjadi kejahatan terorganisasi lintas negara (transnational organized crime). Kejahatan ini kerap berkelindan dengan tindak pidana korupsi, pemalsuan dokumen, hingga pencucian uang.

“Kejahatan terhadap satwa liar tidak lagi semata-mata menjadi persoalan konservasi, tetapi juga menyangkut penegakan hukum, tata kelola, ekonomi, dan kerja sama internasional,” kata dia.

Dwi memaparkan, Indonesia mencatatkan sejarah penting. Indonesia menjadi satu-satunya negara yang konsisten berpartisipasi dalam seluruh siklus pendanaan GWP, mulai dari GEF-6, GEF-7, hingga GEF-8.

Melalui proyek CONSERV dan Leverage, pemerintah kini menggencarkan penegakan hukum berbasis investigasi mendalam. Langkah ini menyasar pembongkaran jaringan sindikat kejahatan satwa hingga ke akarnya.

Perlu Pendekatan Holistik

Sementara itu, Kepala Perwakilan UNDP di Indonesia, Sara Ferrer Olivella, mengapresiasi konsistensi Indonesia dalam memutus rantai kejahatan satwa liar. Namun, aparat dan pemangku kepentingan harus mengimbangi penegakan hukum dengan pendekatan holistik di lapangan.

Menurut Sara, perlindungan satwa jangka panjang menuntut pembenahan tata guna lahan dan mitigasi konflik satwa-manusia. Pemerintah juga perlu meningkatkan taraf hidup warga sekitar.

Ia menegaskan pentingnya pelibatan aktif perempuan dan partisipasi masyarakat lokal. Selain itu, kemitraan pembiayaan berkelanjutan dari sektor swasta menjadi kunci utama. Upaya terpadu ini akan menutup celah masuknya jaringan pemburu ilegal ke kawasan konservasi. (*)

Artikel Terkait