PemerintahanSumbawa

Bupati Sumbawa Luncurkan E-Monev, Pantau Pengadaan Barang dan Jasa di OPD

Sumbawa Besar (NTBSatu) – Bupati Sumbawa, Ir. H. Syarafuddin Jarot meluncurkan aplikasi Elektronik Monitoring dan Evaluasi (E-Monev) untuk memperkuat pengawasan pengadaan barang dan jasa seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Bupati Jarot meluncurkan aplikasi tersebut sekaligus menyosialisasikan Surat Edaran Bupati Sumbawa Nomor 000.3.1/1056/PBJ/X/2026, di Aula H. Madilaoe ADT Lantai III Kantor Bupati Sumbawa. Senin, 16 November 2026.

Melalui aplikasi ini, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumbawa ingin memantau perkembangan paket pengadaan secara berkala dan mengidentifikasi kendala sejak awal.

Dalam arahannya, Bupati Jarot menegaskan, E-Monev tidak boleh sekadar menjadi aplikasi pelaporan. Sistem tersebut harus berfungsi sebagai early warning system atau sistem peringatan dini.

Melalui sistem itu, pemerintah dapat memantau seluruh tahapan pengadaan, mulai dari perencanaan, pemilihan penyedia, pelaksanaan kontrak hingga serah terima pekerjaan.

Ia juga meminta sistem tersebut mendeteksi berbagai anomali, seperti harga jauh di atas pasar, kekurangan volume pekerjaan, ketidaksesuaian spesifikasi, hingga kelebihan pembayaran.

Selain itu, pemerintah perlu mengawasi ketimpangan antara progres fisik pekerjaan dan realisasi keuangan.

“Anomali tidak serta-merta berarti pelanggaran, tetapi tidak boleh kita abaikan. Harus ditelusuri dan kita pastikan seluruh prosesnya sesuai ketentuan,” tegasnya.

OPD Wajib Perbarui Data Setiap Pekan

Untuk memastikan penerapan sistem berjalan, Bupati Jarot meminta seluruh kepala OPD menunjuk satu penanggung jawab atau PIC pengadaan.

“PIC tersebut wajib memperbarui data E-Monev dan E-Project minimal satu kali setiap minggu,” ujarnya.

Seluruh pengguna anggaran (PA) dan kuasa pengguna anggaran (KPA) juga wajib memastikan paket pengadaan tahun anggaran 2026, termasuk APBD Perubahan, masuk ke dalam sistem.

Bupati Jarot turut menginstruksikan Bagian Pengadaan Barang dan Jasa menyampaikan rekapitulasi progres pengadaan seluruh OPD setiap minggu. dan harus melaporkan perkembangan tersebut kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Sementara itu, Inspektorat harus memanfaatkan data E-Monev sebagai instrumen pengawasan dan pendampingan.

Bupati Jarot juga menegaskan, kepatuhan OPD dalam menggunakan dan melaporkan E-Monev menjadi salah satu bahan evaluasi kinerja kepala perangkat daerah.

“Saya tidak ingin kegiatan hari ini hanya menghasilkan aplikasi yang diluncurkan dan sosialisasi yang selesai  pada pelaksanaan, tetapi setelah itu tidak ada perubahan dalam cara kita bekerja,” ujarnya.

Melalui penerapan sistem ini, Bupati Jarot berharap pemerintah daerah dapat mempercepat pelaksanaan anggaran tanpa mengabaikan kualitas pekerjaan dan kepatuhan terhadap regulasi.

“Keberhasilan pengadaan tidak hanya terlihat dari serapan anggaran, tetapi juga kualitas pekerjaan dan manfaatnya bagi masyarakat,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Bagian (Kabag) Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kabupaten Sumbawa, Erma Hadi Suryani menjelaskan, inovasi tersebut menindaklanjuti rekomendasi audit BPKP dan koordinasi supervisi KPK.

“Perubahan regulasi pengadaan pada 2026 serta terbatasnya waktu pelaksanaan APBD Perubahan menuntut proses pengadaan lebih cepat dan terkoordinasi,” ujarnya.

Terlebih, Pemkab Sumbawa baru menetapkan APBD Perubahan 2026 pada 3 November 2026.

Aplikasi E-Monev terintegrasi dengan E-Project untuk menyajikan perkembangan setiap paket pengadaan secara real time. Data tersebut membantu pimpinan memetakan persoalan dan menentukan langkah percepatan pelaksanaan pengadaan.

Kegiatan tersebut diikuti 135 peserta dari unsur pimpinan daerah, perangkat daerah, PA, KPA, PIC pengadaan, serta unit kerja terkait. (*)

Artikel Terkait