RSUD Provinsi NTB Buka Suara soal Dugaan 601 Pegawai Fiktif
Mataram (NTBSatu) – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat angkat bicara mengenai dugaan keberadaan ratusan pegawai fiktif di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Provinsi NTB. Dugaan kasus ini menaksir potensi kerugian negara mencapai Rp21,6 miliar.
Direktur RSUD NTB, Asrul Sani, menjelaskan bahwa kantor akuntan publik (KAP) melakukan kesalahan saat menginput data pegawai.
Ia juga membantah keras tudingan kerugian negara hingga Rp21,6 miliar tersebut. Pihak rumah sakit memastikan alokasi gaji selama ini sesuai dengan jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) yang aktif bekerja.
“Ya laporan di tabel jumlah SDM. Tapi uang yang keluar sesuai dengan jumlah SDM yang saya miliki,” ujarnya, Senin, 16 Desember 2026.
Untuk menindaklanjuti persoalan ini, Asrul mengaku akan segera mengonfirmasi pihak KAP terkait kesalahan pengutipan jumlah pegawai RSUD NTB.
“Ya nanti kita konfirmasi ke KAP-nya di mana dia salah kutip kan,” katanya.
Awal Mula Mencuatnya Isu 601 Pegawai Fiktif
Persoalan pegawai fiktif ini mencuat setelah publik menyoroti dokumen bernomor 33.A/T/LHP/DJPKN-VI.MTR/PPD.01/05/2026 tertanggal 29 Mei 2026 yang mencantumkan jumlah pegawai RSUD NTB sebanyak 2.662 orang.
Hal itu terungkap dalam aksi demonstrasi Hari Kesehatan Nasional (HKN) pada 12 November lalu.
Isu ini mencuat berdasarkan temuan dari dokumen Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Dalam LHP BPK mencatat, jumlah pegawai RSUD NTB pada 2024 sebanyak 2.061 orang, lalu melonjak menjadi 2.662 orang pada 2025. Data tersebut memunculkan selisih 601 orang atau sekitar 29,16 persen dari jumlah pegawai tahun sebelumnya
RSUD Buka Rekruitmen
Sementara itu, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Provinsi NTB membuka rekrutmen untuk 150 tenaga medis.
Formasi tersebut mencakup 13 dokter, 87 perawat, 6 apoteker, 37 tenaga teknis kefarmasian (TTK), 1 radiografer, 1 audiologi, 1 teknisi kardiovaskular, 3 tekniker gigi, dan 1 penata anestesi.
Panitia membuka pendaftaran mulai Senin, 9 November 2026, dan menutupnya lima hari kemudian pada 14 November 2026. Calon pelamar wajib mengantongi Surat Tanda Registrasi (STR) dan Sertifikat Tanda Gawat Darurat (TGD).
Khusus pelamar pelayanan eksekutif, panitia mewajibkan kemampuan bahasa Inggris komunikatif yang dibuktikan melalui nilai TOEFL.
Alokasi Anggaran dan Kebutuhan SDM
Direktur RSUD NTB, Asrul Sani, menyatakan bahwa 150 formasi ini menjawab kebutuhan riil SDM di rumah sakit. Pihak rumah sakit telah menyiapkan anggaran sekitar Rp7 miliar untuk menggaji ratusan tenaga medis baru tersebut selama satu tahun.
“Formasinya ada 150, terdiri dari dokter, perawat, apoteker, teknisi apoteker, audiologi, kemudian ada juga tekniker gigi,” ujarnya, Selasa, 10 November 2026.
Asrul mengakui, rumah sakit sebenarnya membutuhkan lebih banyak tenaga daripada kuota saat ini. Namun, manajemen mengadakan pegawai secara bertahap dengan menyesuaikan kemampuan keuangan daerah.
“Artinya, sebenarnya lebih banyak kebutuhan, tetapi kita menyesuaikan dengan kemampuan yang kita miliki,” katanya.
Skema Jalur Rekrutmen dan Mekanisme Tes
Menurut Asrul, rekrutmen melalui skema Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) ini tidak meniadakan penerimaan jalur CPNS maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang juga buka pada bulan ini. Manajemen memenuhi kebutuhan tenaga melalui berbagai jalur sesuai kapasitas anggaran daerah.
Kata Asrul, pengadaan pegawai BLUD menjadi langkah strategis untuk menambal kekurangan tenaga yang belum terakomodasi oleh formasi ASN. Selanjutnya, pihak rumah sakit akan mengusulkan sisa kebutuhan tenaga melalui mekanisme penerimaan CPNS maupun PPPK.
Ia menegaskan, Badan Kepegawaian Daerah (BKD) akan menyelenggarakan proses seleksi menggunakan sistem Computer Assisted Test (CAT), sehingga peserta dapat melihat hasil tes secara langsung seusai ujian.
Di sisi lain, ia juga mengakui bahwa pemenuhan dokter spesialis masih menjadi tantangan tersendiri bagi pihaknya. (*)




