Mataram (NTBSatu) – Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) NTB mewajibkan penggunaan data terpilah gender yang valid dalam menyusun program.
Bappeda menginstruksikan standar tersebut saat menggelar lokakarya matriks Rencana Aksi Daerah Kesetaraan Gender (RAD KG) 2026-2029 di Hotel Lombok Astoria pada Kamis, 29 Oktober 2026.
Kepala Bappeda Provinsi NTB, Baiq Nelly Yuniarti, membuka kegiatan kolaborasi bersama Mitra SKALA NTB ini mewakili Sekretaris Daerah Provinsi NTB, Abul Chair.
Kawal Anggaran dan Komitmen Daerah
Pemerintah menempatkan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) bukan sekadar kewajiban administratif semata. Pemerintah menjadikan PPRG sebagai strategi pembangunan guna menjamin keadilan bagi laki-laki, perempuan, anak-anak, penyandang disabilitas, serta kelompok rentan lainnya.
Menegaskan prinsip keadilan pembangunan tersebut, Kepala Bappeda Provinsi NTB, Baiq Nelly Yuniarti, menyampaikan pernyataan resmi tentang pembangunan.
“NTB menginginkan pembangunan yang tidak meninggalkan seorang pun di belakang,” ujarnya pada Kamis, 29 Oktober 2026.
Nelly meminta seluruh peserta lokakarya merumuskan program strategis dengan target terukur. Setiap perangkat daerah juga wajib mengawal alokasi anggarannya agar masuk ke dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).
Langkah ketat ini mencegah kebijakan kesetaraan gender berhenti sebatas dokumen di atas kertas.
Selain itu, Bappeda mendorong penguatan perspektif interseksionalitas yang mengakomodasi kebutuhan khusus penyandang disabilitas, lanjut usia, dan anak-anak.
Pemerintah berharap seluruh perangkat daerah melahirkan matriks rencana aksi berkualitas dengan dukungan komitmen penganggaran yang jelas.
Sinergi Instansi dan Payung Hukum
Untuk menyukseskan pengarusutamaan gender, Nelly menjabarkan pembagian tugas empat instansi utama pemerintahan daerah. Bappeda bertugas mengawal perspektif gender dalam tahap perencanaan, sedangkan BPKAD mengurus aspek penganggaran daerah.
Sementara itu, Inspektorat menjalankan fungsi pengawasan dan DP3AP2KB bertindak sebagai penggerak teknis di lapangan. Keempat unsur pemerintahan ini harus bergerak harmonis agar program intervensi menghadirkan manfaat nyata bagi seluruh warga NTB.
Pemprov NTB juga mengapresiasi kontribusi Program SKALA, mitra pembangunan, akademisi, organisasi masyarakat sipil, serta tim penyusun kerangka kebijakan. Seluruh pihak tersebut aktif membantu penyusunan kerangka kebijakan sekaligus rancangan Peraturan Gubernur (Pergub) tentang RAD KG 2026-2029.
Harapannya, Pergub ini memberi kekuatan hukum bagi RAD KG sebagai pedoman operasional seluruh perangkat daerah. Dokumen ini juga menjadi acuan resmi saat perangkat daerah menyusun RPJMD maupun RKPD Provinsi NTB. (*)
