Jakarta (NTBSatu) – Anggota DPR RI dari Fraksi PDIP, Deddy Yevri Sitorus, buka terkait polemik calon Wakil Presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka.
Deddy meminta publik berhenti melempar fitnah dan mengait-kaitkan PDI Perjuangan dalam isu tersebut.
“Bagi yang suka melempar fitnah soal calon Wapres pengganti, tolong baca baik-baik. UU MD3 mensyaratkan bahwa pengganti harus dari partai pengusung dalam pilpres sebelumnya,” tegas Deddy dalam unggahan di akun Facebook pribadinya, Kamis, 12 November 2026.
“Hentikan mengait-ngaitkan PDI Perjuangan dengan polemik Gibran. Silakan cek siapa yang menggugat di Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung,” sambungnya.
Menurut Deddy, proses Hak Menyatakan Pendapat (HMP) di parlemen adalah sebuah keniscayaan setelah putusan Mahkamah Agung yang membatalkan demi hukum Surat Keterangan (Suket) Penyetaraan Ijazah yang dikeluarkan Kemendikdasmen.
Sementara itu, ia menilai pilihan mundur yang diambil Gibran adalah langkah terbaik.
“Sebab jika ngotot, prosesnya akan membuka semua tabir persekongkolan terkait Suket dan PKPU yang berimplikasi pidana,” ujar Deddy.
Selain itu, Deddy mengajak semua pihak untuk melangkah ke depan dan menyudahi polemik yang sudah cukup lama menyita energi publik.
“Mari melangkah ke depan dan menyudahi polemik yang sudah cukup lama menyita energi publik ini. Ingatlah apa kata Bung Karno, kekuasaan yang abadi itu hanyalah milik Tuhan semata. Tak ada manusia yang boleh berilusi menggenggam kekuasaan selamanya,” pungkasnya.
Sebagai informasi, Gibran resmi mengundurkan diri dari Wakil Presiden usai menyerahkan surat ke MPR. Ketua MPR Ahmad Muzani menyebutkan posisi Wapres kosong mulai hari ini.
“Sejak Pak Gibran menyatakan mundur, kosong,” kata Muzani di gedung MPR, Jakarta Pusat, Kamis, 12 Novembee 2026.
Lebih lanjut, Muzani mengatakan MPR akan mengisi jabatan itu secepatnya. Dia menyebutkan UUD 1945 mengatur pengisian jabatan dilakukan paling lama 60 hari.
“MPR segera melakukan langkah-langkah secepatnya untuk mengisi jabatan itu, MPR punya waktu selambat-lambatnya 60 hari,” ujarnya. (*)
