Lombok Timur (NTBSatu) – Rencana pembangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN) di kawasan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) Ekas Buana, Kecamatan Jerowaru, Lombok Timur, masih terkendala sertifikat lahan. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lombok Timur kini menunggu penerbitan sertifikat tanah KNMP dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) agar dapat melanjutkan proses perizinan SPBN.
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Lombok Timur, M. Tasywiruddin mengatakan, Pemkab Lombok Timur sebenarnya sudah menyiapkan seluruh persyaratan untuk pembangunan SPBN secara mandiri.
“Pemda sudah memproses seluruh persyaratan, termasuk surat rekomendasi dan perizinan terkait SPBN,” katanya, Rabu, 11 November 2026.
Namun, proses pengajuan melalui sistem daring belum dapat berlanjut karena lahan KNMP Ekas Buana belum memiliki sertifikat.
“Semua persyaratan sudah lengkap dan siap. Hanya saja, prosesnya terkendala sertifikat tanah lokasi KNMP Ekas yang belum terbit,” ujar Tasywiruddin.
Ia menjelaskan, Pemkab Lombok Timur sejak awal tidak memasukkan pembangunan SPBN dalam usulan paket pembangunan KNMP Ekas. Namun, pemerintah daerah kemudian melihat kebutuhan nelayan di kawasan Teluk Ekas yang cukup besar, sementara akses terhadap bahan bakar minyak (BBM) masih jauh.
Atas pertimbangan itu, Pemkab berinisiatif mengusulkan SPBN untuk melengkapi fasilitas KNMP. Sayangnya, dalam paket pembangunan KNMP berikutnya, pemerintah pusat tidak lagi menyediakan program pembangunan SPBN.
“Memang tidak ada lagi paket untuk SPBN. Sebenarnya Pemda Lombok Timur siap membangun secara mandiri, hanya kendalanya sekarang ada pada sertifikat lahan,” ujarnya.
Tunggu Sertifikat Lahan
Tasywiruddin menyebut, Pemkab memilih menggunakan lahan yang sama dengan kawasan KNMP Ekas Buana untuk pembangunan SPBN.
“Kita maunya di lokasi KNMP itu. Kalau menggunakan lahan tersendiri, berarti kita harus mulai proses dari awal lagi,” ujarnya.
Saat ini, Pemkab telah menyerahkan data lahan kepada BPN. Petugas juga sudah melakukan pengukuran dan pemerintah daerah tinggal menunggu penerbitan sertifikat.
Setelah sertifikat terbit, Dislutkan akan kembali mengajukan proses perizinan melalui sistem daring BPH Migas sebagai lembaga yang mengatur sektor hilir minyak dan gas bumi.
“Kalau sertifikatnya sudah terbit dan lahannya clear, insyaallah kita bisa melanjutkan proses pengajuan kembali. Semua persyaratan lainnya sudah siap,” jelasnya.
Sebelumnya, Bupati Lombok Timur, Haerul Warisin menilai, keberadaan SPBN penting untuk melengkapi fasilitas KNMP Ekas Buana. Hal itu ia sampaikan kepada Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP), Wahyu Sakti Trenggono, saat berkunjung ke Lombok Timur pada Jumat, 27 Februari 2026.
Bupati berharap, KKP dapat membantu menjembatani perizinan SPBN tersebut. Pemkab juga berencana melibatkan badan usaha milik daerah (BUMD) dalam pengelolaannya agar nelayan lebih mudah memperoleh BBM untuk melaut.
Menteri KKP saat itu menyetujui usulan tersebut dan berjanji mendorong realisasi SPBN di kawasan KNMP Ekas Buana. (*)
