Mataram (NTBSatu) – Badan Gizi Nasional (BGN) NTB berharap tidak ada relawan SPPG NTB yang dirumahkan meski ada penyesuaian jumlah relawan lewat kebijakan efisiensi biaya operasional. Untuk mencegah pengurangan, BGN mendorong pengaturan kerja secara bergilir atau shifting di tiap SPPG.
Koordinator Wilayah (Korwil) BGN NTB, Eko Prasetyo mengatakan, keputusan soal relawan diserahkan pada kesepakatan bersama di tingkat SPPG. Meski begitu, ia meminta relawan tetap dipertahankan.
“Intinya kesepakatan bersama untuk itu. Tapi harapan kami tidak ada relawan yang dirumahkan, karena memang mereka sudah berjuang dari awal. Harapan tetap bekerja,” ujarnya, Rabu, 11 November 2026.
Eko berharap, pihak SPPG dapat menjadi penengah antara mitra yayasan dan relawan. Dengan begitu, ada jalan keluar yang tidak merugikan kedua pihak.
“SPPG sebagai penengah bisa mencari solusi terbaik buat semua, baik dari pihak mitra yayasan maupun dari pihak relawan,” katanya.
Menurutnya, sistem shifting atau rolling sudah berlaku. Pengaturannya fleksibel, yakni menentukan siapa yang masuk kerja setiap hari. Relawan juga dapat ikut menyepakati besaran penggajian.
“Sistem ini sudah berlaku. Makanya fleksibel dan bergantung pada kesepakatan bersama,” katanya.
Meski demikian, pihaknya tidak bisa memaksa bila ada relawan yang memilih berhenti. “Para relawan pasti ingin tetap bekerja. Tapi kalau ada relawan yang mau mengundurkan diri, ya kami juga tidak bisa memaksakan,” terangnya.
Ia membeberkan, anggaran per penerima manfaat (PM) sebesar Rp15.000. Rinciannya, Rp10.000 untuk bahan baku, Rp2.000 untuk insentif, dan Rp3.000 untuk biaya operasional.
Ia mengatakan, gaji relawan termasuk dalam biaya operasional tersebut. Sebelumnya, gaji pengawas gizi dan pengawas keuangan juga dari pos yang sama. Kini keduanya mendapatkan gaji dari pusat.
Jumlah Relawan Tertuang dalam Juknis
Batas jumlah relawan sudah tertuang dalam petunjuk teknis (juknis) BGN, baik juknis 401 maupun juknis terbaru. SPPG dengan PM di atas 3.000 orang maksimal mempekerjakan 47 relawan. Untuk PM 2.500 hingga 2.900-an, jumlahnya sekitar 33 relawan.
“Jadi sudah tertuang semua di dalam juknis. Harapannya itu kita bisa laksanakan, karena pertanggungjawaban keuangan juga harus kita utamakan,” jelasnya.
Eko optimistis penyesuaian ini tidak berdampak buruk, termasuk pada kualitas makanan. Menurutnya, kebijakan tersebut sudah mereka analisis dan mendapat masukan dari berbagai pihak, termasuk asosiasi, soal jumlah relawan ideal.
“Ini uang negara yang harus kita pertanggungjawabkan. Masa SPPG dengan PM 3.000 jumlah relawannya sama dengan yang PM-nya 1.000, kan tidak efisien kalau kita hitung seperti itu,” ungkapnya.
Ia mengakui besaran penghematan wilayah NTB belum terhitung. Untuk tingkat nasional, Eko menyebut angkanya sekitar Rp30 triliun, meski ia tidak memastikan angka tersebut.
Saat ini terdapat 814 SPPG di NTB. Dari jumlah itu, 19 SPPG sedang disuspensi sedangkan sebagian besar lainnya masih beroperasi. (*)
