Sumbawa Barat (NTBSatu) – Pengelola kapal cepat Sekongkang Trans Bahari merencanakan pembukaan rute pelayaran Pelabuhan Labuhan Lalar KSB menuju Pelabuhan Labuhan Haji Lombok Timur. Bahkan, armada penyeberangan ini menyiapkan layanan moda transportasi cepat bagi masyarakat.
Chief Executive Officer (CEO) Trans Bahari, H. Basuki Rasyid, membeberkan rencana tarif serta jadwal pelayaran armada penyeberangan tersebut. Secara rincinya, pihaknya mematok harga tiket sebesar Rp250.000 per penumpang untuk perjalanan satu kali jalan.
“Kami menyiapkan keberangkatan dari Labuhan Lalar pukul 07.00 Wita dan rute balik pukul 09.00 Wita,” ujar Basuki Rasyid, Rabu, 11 November 2026.
Namun demikian, Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Sumbawa Barat menegaskan pentingnya penyelesaian nota kesepakatan resmi sebelum kapal beroperasi penuh secara komersial. Oleh karena itu, pemerintah daerah mengawal penataan administrasi penggunaan fasilitas pelabuhan milik daerah.
Sekretaris Dinas Perhubungan KSB, Saifulah, S.STP., M.M., membeberkan status kelengkapan dokumen teknis serta legalitas kerja sama pelayaran tersebut. Meski begitu, pihaknya memastikan kelengkapan Surat Persetujuan Berlayar dari Syahbandar telah terpenuhi.
“Kita harus membuat MoU bersama Bupati karena kapal ini menggunakan aset daerah di Pelabuhan Labuhan Lalar,” ujar Saifulah, Rabu, 11 November 2026.
Retribusi Daerah dan Uji Coba Pelayaran
Selain itu, pemerintah daerah mengatur skema kontribusi retribusi dari pemanfaatan fasilitas tambat labuh di pelabuhan. Hal ini mengingat, pengawasan ketat bertujuan memastikan pengelolaan aset daerah memberikan pemasukan bagi kas daerah.
Sehubungan dengan hal tersebut, Dinas Perhubungan KSB bersama pengelola armada menyepakati jadwal pertemuan teknis guna membahas kesepakatan kerja sama.
Selanjutnya, petugas mengawal agar operasional transportasi laut berjalan sesuai regulasi. “Pendapatan asli daerah dari sektor ini bersumber dari penyewaan tempat sandar kapal di pelabuhan,” jelasnya.
Sementara itu, tim teknis memantau pelaksanaan uji coba pelayaran perairan yang dilakukan oleh pihak pengelola. Tujuannya, petugas memastikan seluruh standar keselamatan pelayaran terpenuhi demi keamanan penumpang.
Dengan demikian, penyelarasan regulasi dan administrasi kerja sama ini memperkuat kepastian layanan transportasi publik di daerah. Sebab, pemerintah daerah mendukung penuh pengembangan aksesibilitas perairan antarpulau secara berkelanjutan.
“Pemerintah daerah mengawal proses ini agar pelayanan publik berjalan optimal dan tertib administrasi,” pungkasnya. (*)
