Mataram (Suara NTB) – Inspektorat Provinsi NTB mulai melakukan audit atau reviu terhadap ratusan desa sasaran program Desa Berdaya tahap pertama.
Audit ini guna memastikan anggaran Rp300 juta kepada sekitar 257 desa di tahun pertama ini sesuai dengan peruntukan berdasarkan tema yang pemerintah desa usulkan.
Inspektur Inspektorat NTB, Budi Herman mengatakan, audit ini sudah dimulai sejak transfer pertama yang dilakukan oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) NTB.
Ia menegaskan, pihaknya mengutamakan audit ini terhadap desa-desa yang sudah menerima transfer Desa Berdaya. Hingga kini, tim dari Inspektorat NTB masih berada di lapangan untuk melakukan reviu.
“Ya, benar tidak prosesnya, benar tidak tahapannya, benar tidak penyalurannya, kan gitu. Ya, lebih mengarah kepada pos audit,” ujarnya, Selasa, 10 November 2026.
Ia mengatakan, audit ini menyasar semua desa penerima program Desa Berdaya tahap pertama, baik itu Desa Berdaya tematik maupun transformatif. Pihakna akan memfokuskan pada penggunaan uang dan sasaran program Desa Berdaya.
Menyinggung soal adanya kasus fraud atau kecurangan yang diduga dilakukan oleh sejumlah Kepala Desa, Budi menegaskan pihaknya tidak pandang bulu pada proses audit dana Desa Berdaya tersebut. Semua desa, pihaknya perlakukan sama.
“Karena kita tidak melihat latar belakang itu, tapi programnya kita masuk, kita dampingin. Semua kita lakukan sama,” katanya.
Hingga kini, pencairan anggaran Program Desa Berdaya tahap satu masih berproses. Proses pencairan dana Desa Berdaya di NTB terus berjalan.
Dari 224 desa sasaran program Desa Berdaya tematik, sebanyak 215 desa sudah pihaknya usulkan pencairannya ke BKAD, sedangkan sembilan desa lainnya belum.
DPMPD Transefer Ke Rekening Desa
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Pemerintah Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DPMPD Dukcapil) Provinsi NTB, Lalu Hamdi mengatakan, dana tersebut sudah mulai pihaknya transfer ke rekening desa. Sisa desa yang belum pihaknya usulkan karena masih dalam proses.
“Kita bicara desa ada 224. Yang sudah kita usulkan untuk pencairan di BKAD itu 215. Sisa sembilan desa yang belum kita usulkan ke BKAD,” ujarnya.
Hamdi menjelaskan, dari sembilan desa itu, empat desa mengajukan proposal yang tidak sesuai dengan tema yang pihaknya tetapkan. Pihaknya sudah meminta desa memperbaiki proposal tersebut.
“Yang sembilan ini, empat di antaranya memang tidak sesuai dengan tema dan kita sudah minta desa untuk memperbaiki. Tapi sangat lamban responsnya, sampai sekarang posisinya masih belum ada perubahan,” katanya.
Ia menekankan, kima desa lainnya sudah mendapatkan rekomendasi, tetapi belum mengajukan permohonan pencairan. Menurutnya, persoalan lima desa itu ditargetkan selesai dalam waktu dekat.
“Kalau ini insyaallah dalam satu sampai dua hari ini akan selesai yang lima ini,” imbuhnya.
Untuk empat desa yang belum memperbaiki proposal, Hamdi telah menyampaikan catatan dalam rapat koordinasi (rakor) kemiskinan.
Catatan itu disampaikan kepada Bupati Lombok Barat (Lobar), Bupati Lombok Timur (Lotim), Wakil Bupati Lobar, Wakil Bupati Lombok Tengah (Loteng), Wakil Bupati Lotim, serta Asisten 1 Kabupaten Lombok Utara (KLU). (*)
