Jakarta (NTBSatu) – Wakil Ketua Majelis Syuro PKS, Hidayat Nur Wahid mengumumkan pengunduran diri sebagai Wakil Ketua MPR RI dari fraksinya.
Pengunduran diri Hidayat Nur Wahid telah dibahas dan diterima dalam rapat pimpinan MPR, Selasa, 10 November 2026.
“Rapat Pimpinan MPR RI hari ini secara resmi menerima surat pengunduran diri Hidayat Nur Wahid dari jabatan Wakil Ketua MPR RI,” ujar Ketua MPR Ahmad Muzani mengutip postingan Instagram miliknya, Selasa, 10 November 2026.
Muzani mengatakan langkah selanjutnya akan diproses sesuai mekanisme kelembagaan dan aturan perundang-undangan.
Muzani menyampaikan terimakasih atas dedikasi Hidayat Nur Wahid selama ini.
“Secara khusus kami menyampaikan terima kasih atas dedikasi dan pengabdian Pak Hidayat. Semoga selalu diberikan kesehatan dan kekuatan untuk terus mengabdi dan memberikan yang terbaik untuk rakyat, bangsa, dan negara Indonesia,” katanya.
*Profil Hidayat Nur Wahid*
Hidayat Nur Wahid merupakan politikus senior Indonesia yang lahir pada 8 April 1960.
Karier politik Hidayat dimulai sejak terlibat aktif dalam pendirian Partai Keadilan (PK) pada Juli 1998. Ia kemudian menjabat sebagai Presiden Partai Keadilan periode 2000–2004, menggantikan Nurmahmudi Ismail.
Di bawah kepemimpinannya, partai tersebut menjalani proses transformasi menjadi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) pada 2003. Hidayat juga pernah dan masih mengemban posisi sebagai Wakil Ketua Majelis Syura PKS.
Di lembaga legislatif, Hidayat mencatatkan sejarah sebagai Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI periode 2004–2009.
Setelah itu, ia terus berkiprah sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dari daerah pemilihan DKI Jakarta II. Ia tercatat terpilih sebagai anggota DPR RI sejak 2004 hingga sekarang.
Selain menjadi anggota DPR RI, Hidayat kembali dipercaya menduduki posisi pimpinan MPR RI. Ia menjabat sebagai Wakil Ketua MPR RI selama tiga periode berturut-turut, yakni 2014–2019, 2019–2024, dan 2024–2029.
Pengalaman panjang tersebut menjadikannya salah satu tokoh senior PKS yang memiliki rekam jejak kuat dalam kepemimpinan partai dan parlemen. (*)
