Berikan Kuliah Umum, Dr. Abdul Azis Tekankan Peran Mahasiswa UMMAT sebagai Civil Society
Mataram (NTBSatu) — Dinamika ekonomi politik Indonesia masih menyisakan banyak persoalan struktural. Kuliah umum Fakultas Agama Islam (FAI) Universitas Muhammadiyah Mataram (UMMAT) mengupas tuntas isu ini.
Acara bertajuk “Ekonomi Politik Indonesia Kontemporer: Keadilan, Kesejahteraan, dan Kedaulatan Bangsa” tersebut menghadirkan pakar ekonomi politik Universitas Brawijaya, Dr. Abdul Azis S.R., M.Si.
Dalam pemaparannya, Dr. Abdul Azis membedah masalah mendasar perekonomian nasional. Indonesia masih menghadapi ketimpangan wilayah dan kesenjangan sosial.
Angka koefisien Gini berada pada kisaran 0,38 hingga 0,40, dengan pusat pembangunan yang masih mendominasi Pulau Jawa.
Selain itu, pertumbuhan ekonomi nasional sering kali bersifat semu. Angka pertumbuhan tinggi tidak sejalan dengan rendahnya daya beli masyarakat akar rumput.
Negara juga masih terjebak dalam middle-income trap. Ketergantungan pada ekspor komoditas mentah membuat nilai tambah produk nasional sangat rendah.
Kondisi ini makin parah oleh kekacauan regulasi, biaya logistik antarwilayah yang tinggi, serta birokrasi kaku yang menghambat investasi global. Kebijakan ekonomi kerap terseret arus triangulasi kepentingan elite.
Cengkeraman ini melibatkan elite politik, birokrasi, dan pelaku usaha besar. Akibatnya, negara sering kali tidak berpihak secara adil, terutama dalam melindungi pasar tradisional dari gempuran pasar modern.
Menghadapi masalah tersebut, Dr. Abdul Azis mendorong mahasiswa FAI UMMAT memperkuat posisi sebagai kekuatan masyarakat sipil atau civil society yang merdeka.
“Mahasiswa harus berada pada posisi sebagai kekuatan dari civil society, bukan kepanjangan tangan dari kelompok-kelompok politisi tertentu, pengusaha, dan lain-lain. Tapi tetap sebagai kekuatan civil society,” ujarnya usai mengisi Kuliah Umum, Selasa, 10 November 2026.
Negara Butuh Pemikiran Kritis Mahasiswa
Ia menambahkan, pemikiran kritis mahasiswa wajib terus dikemukakan kepada publik. Suara kritis ini penting agar negara memiliki pandangan penyeimbang.
“Sehingga dengan begitu, maka negara itu punya alternatif pemikiran dari mahasiswa untuk membenahi, memperbaiki kebijakan-kebijakan yang ada,” ucapnya.
Terkait tuntutan agar mahasiswa wajib membawa solusi teknis berbasis riset data, Dr. Abdul Azis memberikan pandangan tegas. Mahasiswa tidak perlu memikul beban teknis tersebut.
“Sebetulnya mahasiswa itu tidak perlu memberikan solusi. Cukup mengkritik saja itu sudah solusi dengan sendirinya. Solusi itu untuk kerja pemerintah yang seharusnya mereka desain sendiri, bangun sendiri, kan kita menggaji mereka untuk itu,” pungkasnya. (*)
