Sumbawa Barat (NTBSatu) – Penataan informasi publik pada lingkup Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumbawa Barat masih membentur kendala mutasi pegawai. Kerapnya pergantian operator membuat tata kelola data di tingkat perangkat daerah tidak berjalan konsisten.
Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) KSB mencatat hanya 19 dari 40 Organisasi Perangkat Daerah yang mengembalikan kuesioner mandiri PPID Award 2026. Angka partisipasi yang belum maksimal ini memicu evaluasi menyeluruh terhadap komitmen badan publik.
Kepala Diskominfo KSB, Dedy Damhudy M. Khatim, S.P., M.Si. menjelaskan, pemerintah daerah terus berupaya memetakan hambatan pengelolaan data di tingkat sekretariat. Masalah rotasi jabatan personel pengelola data menjadi catatan krusial evaluasi tahunan ini.
“Kendala utama ada pada mutasi operator di sekretariat yang sering berganti dengan personel baru,” ujarnya, Selasa, 10 November 2026.
Selain itu, rotasi jabatan membuat pejabat baru harus mempelajari ulang teknis pengarsipan dokumen. Kondisi tersebut menghambat penyusunan Daftar Informasi Publik serta pengelompokan dokumen yang dikecualikan.
Tim penilai lapangan akhirnya mendatangi 10 perangkat daerah yang lolos ambang batas nilai verifikasi awal. Petugas memeriksa langsung kesiapan ruang pelayanan, kelengkapan buku register, hingga fasilitas digital pendukung.
“Kami turun ke lapangan untuk membedah kendala riil yang dihadapi para pengelola informasi,” ujarnya.
Integrasi Data dan Evaluasi Sistem
Sementara itu, dinas teknis merancang program bimbingan teknis tersertifikasi bagi para pengelola informasi pada tahun mendatang. Langkah ini bertujuan menjaga keberlanjutan standar pelayanan meskipun terjadi pergeseran personel.
Dengan demikian, pemerintah daerah berupaya menyinkronkan seluruh data sektor ke dalam sistem tunggal. Langkah strategis ini mencegah distorsi informasi antara dinas pengumpul data dan Diskominfo sebagai bank data daerah.
“Kami menargetkan perbaikan sistem agar seluruh perangkat daerah mampu mengelola data secara mandiri,” tambahnya.
Oleh sebab itu, Diskominfo KSB berencana melibatkan tim penilai independen pada penyelenggaraan tahun 2027. Pelibatan pihak luar akan meningkatkan bobot objektivitas serta ketegasan penilaian kinerja transparansi.
Pada akhirnya, ajang PPID Award menjadi instrumen evaluasi untuk mengukur kepatuhan badan publik terhadap hak informasi warga. Pemerintah daerah menargetkan peningkatan partisipasi aktif secara menyeluruh pada periode selanjutnya.
“Evaluasi ini menjadi catatan kerja agar keaktifan perangkat daerah meningkat signifikan,” pungkasnya. (*)
