Ancam Penerimaan Negara dan Layanan Publik, Waspadai Rokok Ilegal di Kota Mataram
Mataram (NTBSatu) – Peredaran rokok ilegal di Kota Mataram merusak keuangan negara. Kebocoran cukai dari produk tanpa izin menggerus anggaran layanan publik dan fasilitas kesehatan warga.
Pemerintah Kota (Pemkot) Mataram bersama Bea Cukai memperketat pengawasan lapangan. Kolaborasi melibatkan Satpol PP, TNI, serta Polri guna menutup jalur distribusi barang kena cukai tanpa izin.
Pelaksana Tugas Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Mataram, Lalu Martawang, menegaskan langkah tegas ini memusnahkan barang bukti tangkapan agar tidak kembali lolos ke pasaran.
“Kami mengerahkan seluruh potensi bersama Bea Cukai dan aparat penegak hukum untuk memotong rantai peredaran rokok ilegal di Kota Mataram sampai tuntas,” ujar Martawang, Senin, 9 November 2026.
Martawang juga mengingatkan masyarakat agar waspada mengenali ciri fisik rokok ilegal. Peredarannya merugikan hak publik karena memotong porsi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) senilai Rp21,50 miliar yang menopang sektor kesehatan.
“Warga wajib menolak rokok tanpa pita cukai resmi karena itu pelanggaran hukum yang merugikan keuangan negara,” tegas Martawang.
Kawasan perdagangan kerap kecolongan kemasan rokok polos tanpa pita cukai. Pelaku juga memanfaatkan pita cukai palsu, pita bekas yang sudah kusut, atau pita salah peruntukan yang tidak sesuai jenis rokok.
Pemerintah menggencarkan edukasi langsung kepada pelaku usaha retail. Tim gabungan rutin menyisir titik rawan distribusi dan mengamankan ribuan batang rokok ilegal.
Pemerintah membuka ruang bagi warga melaporkan temuan barang ilegal lewat saluran resmi Call Center 112 bebas pulsa, SMS 1708, maupun platform SP4N-LAPOR!. Penegakan hukum terpadu mempersempit ruang gerak pelaku sekaligus mengamankan pendapatan negara. (*)
