Mataram (NTBSatu) – Sejumlah anak muda di kota Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB), membangun ruang kritik melalui Kamisan NTB. Mereka menjadikan Taman Sangkareang, sebagai tempat menyuarakan persoalan daerah yang mereka nilai belum mendapat perhatian serius.
Gerakan ini muncul dari kegelisahan terhadap minimnya ruang politik bagi anak muda. Lebih lanjut, Aksi tersebut menilai berbagai persoalan di NTB belum banyak gerakan mahasiswa maupun kelompok masyarakat lainnya suarakan.
Anggota Kolektif Kamisan NTB, Danil mengatakan, gerakan itu lahir untuk membuka ruang bagi anak muda dalam membicarakan persoalan publik.
“Karena hari ini NTB banyak sekali masalah yang tidak pernah dieksplorasi oleh gerakan mahasiswa dan oleh gerakan masyarakat yang lain,” kata Danil kepada NTBSatu, Kamis, 15 Oktober 2026.
Kolektif Kamisan NTB melibatkan mahasiswa, anak muda, serta sejumlah dosen dan pekerja kampus. Selain itu, mereka juga membuka ruang partisipasi bagi beragam komunitas.
Alih-alih membentuk organisasi formal, mereka memilih menyebut gerakan tersebut sebagai gerakan kolektif. Sehingga, ini memungkinkan berbagai kalangan terlibat dalam ruang diskusi dan aksi bersama.
Enam Bulan Bergerak Jaga Ruang Kritik
Kolektif Kamisan NTB telah berjalan sekitar enam bulan. Mereka rutin menggelar pertemuan setiap Kamis mulai pukul 16.30 Wita di Taman Sangkareang, Kota Mataram.
Jumlah peserta yang hadir tidak selalu sama setiap pekan. Namun, Danil menegaskan, sedikitnya peserta tidak menghilangkan fungsi politik gerakan tersebut.
“Kamisan NTB mau seberapa banyak pun, Kamisan ini tetap jadi ruang penyadaran politik bagi anak muda yang ada,” ujarnya.
Bagi gerakan ini, pertemuan mingguan bukan sekedar agenda berkumpul. Dalam hal ini, mereka ingin menyediakan ruang bagi generasi muda untuk mengenali persoalan daerah dan menyuarakan kritik terhadap kebijakan publik.
Soroti Pelecehan Seksual hingga Militerisasi
Kolektif Kamisan NTB mendorong pemerintah dan negara menyelesaikan berbagai persoalan yang mereka soroti. Selain itu, pelecehan seksual dan militerisasi sebagai beberapa isu yang membutuhkan perhatian serius.
“Kami dari Kolektif Kamisan NTB berharap segala permasalahan yang ada di Nusa Tenggara Barat, masalah pelecehan seksual, militerisasi, dan lain-lain, itu harus segera diselesaikan oleh pemerintah, harus segera dituntaskan oleh negara,” tegasnya.
Danil menilai para pemangku kebijakan belum menunjukkan keseriusan yang memadai dalam menyelesaikan persoalan tersebut. Oleh karena itu, kolektifnya ingin terus menghadirkan ruang kritik terhadap pemerintah.
Secara historis, Aksi Kamisan dikenal sebagai gerakan damai mingguan yang berlangsung di depan Istana Merdeka, Jakarta, sejak 18 Januari 2007. Gerakan tersebut menuntut penyelesaian kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat masa lalu.
Peserta Aksi Kamisan identik dengan pakaian dan payung hitam sebagai simbol duka cita serta perlawanan terhadap impunitas. Gerakan ini kemudian menginspirasi aksi serupa di berbagai daerah.
Di NTB, Aksi Kamisan membawa ruang perlawanan itu ke persoalan lokal. Mereka berharap pemerintah tidak mengabaikan masalah yang berkembang di daerah. (*)
