Oleh: Iwan Harsono, Associate Professor Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mataram
Artikel Dr. Sambirang Ahmadi dan Dr. Aryanti Dwiyani berjudul “MotoGP Mandalika: Momentum Akselerasi Transformasi Ekonomi NTB” menarik untuk didiskusikan lebih jauh. Saya sependapat dengan gagasan dasarnya: MotoGP Mandalika jangan dipandang semata-mata sebagai sebuah balapan, tetapi harus ditempatkan sebagai instrumen pembangunan ekonomi daerah.
Bahkan, setelah lima kali penyelenggaraan sejak 2022, perdebatan kita mestinya sudah bergerak lebih maju. Pertanyaannya bukan lagi apakah MotoGP perlu atau tidak perlu bagi NTB. Menurut saya, MotoGP tetap perlu dan layak didukung. Persoalan yang jauh lebih penting sekarang adalah: berapa besar nilai ekonomi yang benar-benar dapat ditahan di NTB, siapa yang menikmatinya, dan apakah manfaat itu terus bekerja setelah suara mesin di sirkuit berhenti?
Data terbaru memberikan alasan yang cukup kuat untuk bersikap optimistis.
Kajian Kementerian PPN/Bappenas terhadap MotoGP Mandalika 2025 memperkirakan dampak ekonomi nasional sekitar Rp2,7 triliun hingga Rp4,7 triliun, mencakup dampak langsung, tidak langsung, dan lanjutan. Survei tersebut melibatkan lebih dari 1.800 responden. Bappenas juga mencatat potensi peningkatan kunjungan wisatawan sekitar 11 persen apabila eksposur Mandalika ditindaklanjuti melalui promosi destinasi secara terintegrasi.
ITDC bahkan mencatat 140.324 penonton pada MotoGP 2025. Okupansi hotel mencapai 100 persen di Mandalika, sekitar 93 persen di Pulau Lombok, dan 90 persen di Kota Mataram. Lebih dari 600 UMKM terlibat dan lebih dari 3.000 tenaga kerja terserap, dengan sekitar 67 persen berasal dari Lombok Tengah.
Angka-angka tersebut menunjukkan bahwa MotoGP mempunyai daya ungkit ekonomi. Karena itu, saya mendukung keberlanjutan event ini.
Namun, sebagai ekonom regional, saya melihat ada satu hal yang harus dibedakan secara hati-hati, yaitu antara dampak sebuah event (event impact) dan dampak pembangunan (development impact).
Angka Rp2,7–4,7 triliun yang dikemukakan Bappenas adalah estimasi dampak ekonomi nasional, bukan seluruhnya pendapatan yang masuk dan tinggal dalam perekonomian NTB. Ini perbedaan yang sangat penting. Kita tidak boleh langsung menyamakan besarnya economic impact nasional dengan tambahan PDRB, pendapatan masyarakat, ataupun penerimaan daerah NTB.
Bahkan berbagai estimasi menghasilkan angka yang berbeda. Studi lain yang dipublikasikan ITDC menyebut dampak ekonomi nasional MotoGP 2025 sekitar Rp4,96 triliun. Perbedaan tersebut bukan berarti salah satu pasti keliru; metode, cakupan, asumsi multiplier, dan periode pengukuran dapat berbeda. Tetapi justru karena itu, kita perlu lebih berhati-hati menggunakan angka “triliunan rupiah” sebagai ukuran keberhasilan daerah.
Saya pernah menyampaikan pandangan serupa pada 2024 ketika perdebatan mengenai hosting fee MotoGP mengemuka. Waktu itu saya mengatakan bahwa sebelum daerah menanggung biaya besar, “kita harus memastikan dahulu apa manfaatnya bagi ekonomi NTB.”
Pandangan tersebut tidak berarti saya menolak MotoGP. Justru substansinya adalah memastikan bahwa sebuah event berskala dunia menghasilkan manfaat yang sebanding bagi perekonomian masyarakat tempat event itu diselenggarakan.
Penelitian Saya Tentang Mandalika
Pertanyaan mengenai seberapa besar manfaat MotoGP yang benar-benar tinggal dan berputar di NTB sebenarnya juga berkaitan dengan penelitian yang pernah saya lakukan mengenai kawasan Mandalika.
Dalam artikel saya berjudul “Tourism Industry Performance: The Role of Local Government in West Nusa Tenggara”, yang diterbitkan dalam JEJAK: Journal of Economics and Policy, Vol. 17 No. 1 Tahun 2024, saya menganalisis peran pemerintah dalam meningkatkan kinerja industri pariwisata di kawasan Mandalika.
Penelitian tersebut menggunakan 97 responden dan menunjukkan bahwa peran pemerintah berkontribusi terhadap peningkatan kinerja industri pariwisata Mandalika.
Salah satu hal yang saya tekankan dalam penelitian tersebut adalah bahwa pembangunan destinasi tidak cukup hanya dengan membangun infrastruktur fisik. Pemerintah juga mempunyai peran penting dalam promosi dan pemasaran destinasi, meningkatkan visibilitas Mandalika, memperkuat konektivitas, membangun kerja sama dengan maskapai dan agen perjalanan, serta menciptakan ekosistem yang mendukung berkembangnya industri pariwisata.
Dalam konteks itu, MotoGP mempunyai posisi yang sangat strategis. Event ini bukan hanya menghadirkan wisatawan, tetapi sekaligus menjadi media promosi internasional yang nilainya sangat besar bagi Mandalika dan NTB.
Namun, promosi hanyalah pintu masuk.
Mendatangkan orang ke Mandalika adalah satu tahap. Tahap berikutnya jauh lebih menentukan: bagaimana kunjungan tersebut diterjemahkan menjadi aktivitas ekonomi yang melibatkan masyarakat dan dunia usaha lokal.
Setelah wisatawan datang, pertanyaan yang harus kita jawab adalah: siapa yang menyediakan makanannya, siapa yang memasok kebutuhan hotel, siapa yang menyediakan transportasi, siapa yang menjual produk kreatif dan oleh-oleh, siapa yang menjadi tenaga kerjanya, dan ke mana uang yang dibelanjakan wisatawan itu kemudian mengalir?
Di sinilah hubungan antara penelitian saya tersebut dan persoalan MotoGP menjadi sangat jelas.
MotoGP dapat menjadi katalis yang sangat kuat bagi pertumbuhan pariwisata Mandalika. Tetapi sebuah katalis hanya akan menghasilkan dampak pembangunan yang besar apabila ekosistem ekonomi lokal siap menangkap permintaan yang diciptakannya.
Karena itu, setelah Mandalika berhasil memperoleh visibilitas internasional melalui MotoGP, pekerjaan berikutnya adalah memperkuat keterkaitan antara kawasan pariwisata dengan petani, nelayan, peternak, UMKM, industri kecil, ekonomi kreatif, tenaga kerja lokal, serta destinasi lain di seluruh NTB.
Dengan begitu, keberhasilan promosi Mandalika tidak berhenti pada meningkatnya jumlah orang yang datang, tetapi berlanjut menjadi peningkatan pendapatan dan perluasan pasar bagi masyarakat NTB.
Tantangannya: Berapa Banyak Uang yang Tinggal di NTB?
Di sinilah menurut saya diskusi Sambirang Ahmadi dan Aryanti Dwiyani perlu kita dorong satu langkah lebih jauh.
Masalah pokok pembangunan pariwisata bukan sekadar mendatangkan semakin banyak wisatawan. Yang lebih menentukan adalah berapa besar belanja wisatawan yang menjadi pendapatan masyarakat lokal dan berputar kembali di dalam perekonomian daerah.
Jika hotel membeli sebagian besar bahan pangan dari luar daerah, restoran menggunakan produk luar NTB, kebutuhan event didatangkan dari luar, suvenir diproduksi di luar daerah, tenaga profesional utama berasal dari luar, dan keuntungan perusahaan kemudian mengalir keluar NTB, maka angka transaksi memang besar tetapi local multiplier-nya relatif kecil.
Inilah yang dalam ekonomi regional dikenal sebagai economic leakage.
Sebaliknya, multiplier effect akan membesar apabila satu rupiah yang dibelanjakan wisatawan berputar beberapa kali di NTB: hotel membeli sayur dari petani Lombok Timur, restoran membeli ikan dari nelayan Lombok atau Sumbawa, kopi berasal dari petani NTB, furnitur dan kerajinan diproduksi IKM lokal, tenaga kerja berasal dari masyarakat NTB, dan pendapatan mereka kemudian kembali dibelanjakan di pasar lokal.
MotoGP akhirnya tidak hanya menggerakkan pariwisata, tetapi juga pertanian, peternakan, perikanan, industri pengolahan, perdagangan, transportasi dan ekonomi kreatif.
Ini sangat penting karena struktur ekonomi NTB masih menunjukkan basis masyarakat yang kuat pada sektor primer. Pada Mei 2026, dari sekitar 3,14 juta penduduk NTB yang bekerja, sekitar 1,07 juta orang atau 33,95 persen masih bekerja pada sektor pertanian, kehutanan dan perikanan.
Artinya, apabila kita ingin MotoGP benar-benar menjadi instrumen transformasi ekonomi, maka permintaan dari Mandalika harus masuk sampai ke sawah, peternakan, sentra perikanan, industri rumah tangga dan UMKM di seluruh NTB.
Persoalan ini juga relevan karena kemiskinan NTB pada Maret 2026 masih 11,17 persen atau sekitar 628,50 ribu orang. Jadi, ukuran keberhasilan pariwisata kelas dunia seharusnya tidak berhenti pada jumlah penonton atau tingkat okupansi hotel, tetapi juga pada sejauh mana sektor tersebut menciptakan pekerjaan produktif dan meningkatkan pendapatan kelompok masyarakat yang lebih luas.
Dari Bazar UMKM ke Kontrak Bisnis
Saya sangat setuju dengan gagasan bahwa UMKM tidak cukup hanya diberikan stan ketika MotoGP berlangsung.
Setelah beberapa tahun penyelenggaraan, orientasi kita harus berubah dari “berapa UMKM ikut bazar?” menjadi “berapa UMKM memperoleh kontrak bisnis setelah MotoGP?”
Ini perbedaan yang sangat mendasar.
UMKM yang menjual produk selama tiga hari memang memperoleh omzet. Tetapi UMKM yang kemudian menjadi pemasok rutin hotel, restoran, maskapai, retail modern, pengelola kawasan dan jaringan pariwisata memperoleh pasar sepanjang tahun.
Itulah transformasi ekonomi yang sesungguhnya.
Data Bappenas juga memperlihatkan peluang besar. Survei MotoGP 2025 mencatat wisatawan mancanegara rata-rata menginap sekitar 4,4 malam, wisatawan nusantara sekitar 3,3 malam, sementara wisatawan lokal sekitar 2,1 malam. Wisatawan nusantara sendiri diperkirakan menciptakan perputaran uang sekitar Rp325 miliar.
Pertanyaannya kemudian: berapa persen dari pengeluaran tersebut membeli barang dan jasa yang diproduksi masyarakat NTB?
Angka itulah yang sekarang perlu kita kejar.
Enam Langkah Konkret
Karena itu, saya mengusulkan agar Pemerintah Provinsi NTB bersama ITDC, MGPA, kabupaten/kota, dunia usaha dan pelaku pariwisata membangun Mandalika Local Economic Linkage Program.
Pertama, tetapkan target belanja lokal (local procurement target) secara bertahap. Hotel, restoran, penyelenggara event dan perusahaan di kawasan Mandalika perlu didorong menetapkan persentase pembelian produk NTB sepanjang produk tersebut memenuhi standar harga, kualitas, kontinuitas dan keamanan pangan. Bukan proteksi semata, tetapi pembangunan rantai pasok daerah.
Kedua, bangun Mandalika Supplier Hub yang memuat daftar petani, nelayan, peternak, IKM dan UMKM yang telah terkurasi. Permintaan hotel dan restoran dapat dipertemukan langsung dengan kemampuan produksi lokal. Masalah UMKM kita sering bukan ketiadaan produk, tetapi tidak bertemunya produsen dengan pasar besar.
Ketiga, ubah program UMKM dari pendekatan bazar menjadi business matching dan kontrak pembelian. Indikator keberhasilan bukan jumlah stan, tetapi nilai kontrak yang tercipta dan berapa lama hubungan bisnis tersebut bertahan.
Keempat, perpanjang length of stay melalui paket MotoGP plus destination. Penonton jangan hanya datang, menonton balapan kemudian pulang. Mereka harus ditawarkan perjalanan ke Senggigi, Gili, Rinjani, desa wisata, Sembalun, hingga destinasi Pulau Sumbawa. Setiap tambahan satu malam berarti tambahan belanja hotel, makanan, transportasi, pemandu wisata dan produk lokal.
Kelima, bangun dashboard dampak ekonomi MotoGP NTB yang diumumkan setiap tahun. Kita perlu mengetahui belanja wisatawan, proporsi belanja produk lokal, tenaga kerja lokal, omzet UMKM, lama tinggal, penerimaan pajak dan retribusi, serta kebocoran ekonomi ke luar NTB. Dengan data tersebut, publik tidak lagi hanya berdebat tentang satu angka multiplier yang besar, tetapi dapat melihat siapa memperoleh manfaat dan di mana manfaat itu tercipta.
Keenam, jadikan MotoGP sebagai bagian dari kalender ekonomi sepanjang tahun, bukan ekonomi tiga hari. Infrastruktur Mandalika harus diisi event olahraga, MICE, konser, pameran perdagangan, otomotif, kegiatan komunitas dan agenda internasional lainnya sehingga aset yang mahal tersebut bekerja sepanjang tahun.
MotoGP Harus Tetap Jalan, Tetapi Manfaatnya Harus Naik Kelas
Menurut saya, keberadaan MotoGP Mandalika adalah aset strategis NTB dan Indonesia yang harus kita jaga.
Tidak banyak daerah di Indonesia memiliki sebuah nama yang setiap tahun disiarkan ke ratusan juta pasang mata di berbagai negara. Brand Mandalika yang telah terbentuk mempunyai nilai ekonomi yang sangat besar dan terlalu berharga apabila tidak dikapitalisasi menjadi pembangunan daerah.
Karena itu, perdebatan ke depan seharusnya bukan lagi “MotoGP perlu atau tidak”.
MotoGP perlu. Yang harus kita perjuangkan sekarang adalah membuat setiap penyelenggaraan MotoGP meninggalkan nilai ekonomi yang semakin besar di NTB.
Keberhasilan akhirnya bukan hanya ketika tribun penuh, kamar hotel penuh, atau angka multiplier mencapai triliunan rupiah.
Keberhasilan terbesar adalah ketika seorang petani, nelayan, pengrajin, pekerja muda, pemilik homestay, pelaku UMKM dan pengusaha lokal yang mungkin tidak pernah masuk ke dalam sirkuit dapat mengatakan: MotoGP Mandalika ikut meningkatkan pendapatan dan memperbesar pasar usaha kami.
Pada titik itulah MotoGP berubah dari sekadar world-class event menjadi instrumen nyata transformasi ekonomi NTB.
