Sumbawa Besar (NTBSatu) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumbawa fokus menghidupkan kembali Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang mengalami stagnasi.
Pemkab Sumbawa juga membenahi tata kelola BUMDes agar mampu mengembangkan potensi ekonomi desa dan memberi manfaat bagi masyarakat.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sumbawa, Ulumuddin, S.E., mengatakan BUMDes memiliki peran penting dalam mengembangkan potensi ekonomi masyarakat desa.
“BUMDes ini merupakan salah satu wadah bisnis dan wadah sosial bagi pemerintah desa dalam mengembangkan potensi-potensi ekonomi yang ada di masyarakat,” ujarnya, Selasa, 6 Oktober 2026.
Ulumuddin menjelaskan, kondisi BUMDes di Sumbawa cukup beragam. Sebagian BUMDes mampu menjalankan usaha dan menghasilkan keuntungan, tetapi sebagian lainnya masih mengalami stagnasi.
Berdasarkan pembaruan penilaian sekitar dua bulan lalu, terdapat tujuh BUMDes yang masuk kategori sangat baik. BUMDes tersebut sudah mampu menghasilkan keuntungan dan memberikan dividen kepada pemerintah desa.
“Yang statusnya sudah bagus, sudah bisa memberikan dividen bagi pemerintah desa. Artinya, keuntungan yang mereka peroleh setiap tahun sudah cukup,” katanya.
Selain kelompok tersebut, sejumlah BUMDes mampu menjalankan usaha untuk menutup biaya operasional. Beberapa BUMDes bahkan sudah memberikan keuntungan sekitar Rp1 juta hingga Rp2 juta kepada pemerintah desa.
Namun, Pemkab Sumbawa juga masih menemukan BUMDes yang mengalami kondisi mati suri. Kondisi tersebut menjadi perhatian Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa karena pemerintah ingin mengoptimalkan penyertaan modal desa agar memberi manfaat nyata bagi masyarakat.
Benahi Tata Kelola BUMDes
Menurut Ulumuddin, pemerintah tidak ingin BUMDes hanya berdiri secara administratif. Pemkab Sumbawa ingin setiap BUMDes mampu menjalankan usaha, memenuhi kebutuhan masyarakat, serta mengembangkan potensi ekonomi desa.
Karena itu, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa fokus memperbaiki tata kelola BUMDes. Pemerintah juga ingin pengurus BUMDes kembali aktif agar pengelolaan usaha dan keuangan berjalan secara jelas.
Ulumuddin mengatakan, pengurus yang tidak aktif menjadi salah satu persoalan yang membuat sejumlah BUMDes mengalami stagnasi. Kondisi tersebut juga menyulitkan pemerintah dalam menelusuri pengelolaan keuangan dan laporan usaha.
“Yang kita inginkan sekarang, pengurus tetap harus aktif kembali supaya jejak-jejak pengelolaan keuangan dan pelaporan bisa kita deteksi sebaik mungkin,” ujarnya.
Selain persoalan tata kelola, beberapa BUMDes juga menghadapi persoalan hukum. Ulumuddin mengakui terdapat BUMDes yang berkaitan dengan perkara hukum dan masih masuk dalam proses penanganan.
Karena itu, Pemkab Sumbawa ingin membenahi tata kelola sekaligus mencegah munculnya persoalan hukum baru. Pemerintah akan melihat aspek yang perlu diperbaiki agar pengelolaan BUMDes berjalan sesuai ketentuan.
BUMDes Didorong Beri Manfaat
Ulumuddin menegaskan BUMDes memiliki fungsi lebih luas daripada sekadar menghasilkan keuntungan. BUMDes juga dapat membantu pemerintah desa memenuhi kebutuhan masyarakat melalui usaha yang sesuai dengan potensi setempat.
Jika mampu berkembang, BUMDes juga dapat memberikan kontribusi kepada pemerintah desa melalui dividen. Selain itu, keuntungan usaha dapat mendukung kegiatan sosial yang memberi manfaat langsung kepada masyarakat.
Karena itu, Pemkab Sumbawa mendorong pemerintah desa mengaktifkan kembali BUMDes yang mengalami mati suri. Pemerintah ingin penyertaan modal desa benar-benar menghasilkan manfaat dan tidak berhenti tanpa aktivitas usaha.
“Kita ingin supaya dana-dana yang ada dan penyertaan-penyertaan modal yang ada ini betul-betul bisa bermanfaat bagi masyarakat, menutupi biaya operasional, dan nantinya mendapatkan keuntungan,” tegasnya.
Dengan pembenahan tata kelola, Pemkab Sumbawa menargetkan semakin banyak BUMDes mampu berkembang secara mandiri. Pemerintah juga ingin BUMDes menjadi penggerak ekonomi desa sekaligus wadah pelayanan sosial bagi masyarakat. (*)
