Sumbawa Barat (NTBSatu) — Kabupaten Sumbawa Barat berhasil mempertahankan predikat daerah bebas konflik horizontal sejak resmi berdiri pada 2003 lalu. Pemerintah daerah mengukuhkan kepengurusan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) masa bakti 2025–2030 untuk membendung disinformasi digital.
Bupati Sumbawa Barat, H. Amar Nurmansyah, S.T., M.Si., mengukuhkan susunan pengurus baru di Aula Gili Paserang, Taliwang, Selasa, 6 Oktober 2026. Agenda ini menghimpun jajaran Forkopimda serta para tokoh lintas agama se-Kabupaten Sumbawa Barat.
Bupati Amar menegaskan pentingnya menjaga kondusivitas wilayah di tengah pesatnya perkembangan industri daerah. Kehadiran Objek Vital Nasional mendorong arus migrasi masyarakat dari berbagai latar belakang suku dan agama.
“Berkat kearifan lokal serta sinergi erat dengan TNI-Polri dan kejaksaan, predikat zero konflik horizontal bisa kita jaga bersama,” ujar Bupati Amar, Selasa, 6 Oktober 2026.
Sebab, ancaman kerukunan masyarakat saat ini bergeser dari ruang fisik menuju lanskap media sosial. Penyebaran konten provokatif berbasis isu keagamaan berpotensi memicu gesekan sosial jika panitia tidak mengantisipasinya secara dini.
“Tantangan kerukunan kini berkembang di ruang digital seiring kemudahan akses teknologi informasi,” ujar Bupati.
Sasar perluasan Desa Kerukunan dan Peran Tokoh
Oleh sebab itu, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) KSB memacu peran aktif figur publik dan tokoh agama untuk meredam potensi konflik. Komunikasi dialogis hingga ke tingkat desa menjadi kunci utama dalam meluruskan informasi bohong di tengah warga.
Bupati Amar mengarahkan pengurus FKUB baru agar memperluas pembentukan Desa Kerukunan ke seluruh wilayah kecamatan. Pihaknya mengapresiasi keberhasilan percontohan Desa Kerukunan yang telah berjalan di Desa Kokar Lian.
“Inisiatif deklarasi Desa Kerukunan diharapkan terus meluas sebagai komitmen menciptakan ruang interaksi yang harmonis,” tambah Bupati.
Selanjutnya, pengurus FKUB baru mengemban amanat untuk memperkuat toleransi serta menjembatani komunikasi antarathead keagamaan. Langkah ini bertujuan menopang stabilitas keamanan daerah dalam mendukung percepatan pembangunan ekonomi Sumbawa Barat.
Akibatnya, sinergi lintas tokoh keagamaan sanggup menutup celah provokasi yang memanfaatkan isu keberagaman di dunia maya. Warga desa memperoleh kepastian informasi yang menyejukkan melalui pendampingan intensif para tokoh lokal.
Meskipun demikian, FKUB KSB berjanji meningkatkan pemantauan potensi potensi gesekan secara berkala di tingkat tapak. Daerah menjamin keberlanjutan tradisi toleransi demi mempertahankan predikat daerah aman di Nusa Tenggara Barat (NTB).
“Upaya ini membutuhkan andil bersama seluruh pihak demi menjaga ketenteraman masyarakat,” pungkas Bupati. (*)
