Mataram (NTBSatu) – Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Mataram Tahun Anggaran 2026 menaikkan target pendapatan daerah sekitar Rp42,4 miliar. Anggaran pendapatan sebelumnya sekitar Rp1,631 triliun, kini menjadi sekitar Rp1,673 triliun.
Ketua Gabungan Komisi DPRD Kota Mataram, Abdul Malik, mengatakan perubahan tersebut mengacu pada hasil pencermatan terhadap target dan realisasi pendapatan daerah.
“Perubahan Pendapatan Daerah Tahun 2026 kami susun berdasarkan hasil pencermatan dan melihat perkembangan yang terjadi sampai dengan saat ini,” kata Abdul Malik, Selasa, 29 September 2026.
Target PAD juga naik 2,45 persen. Dewan meminta Pemerintah Kota (Pemkot) Mataram terus menggenjot PAD melalui intensifikasi, ekstensifikasi, dan pengawasan terhadap objek pendapatan.
“Kami mendorong Pemerintah Kota Mataram untuk terus meningkatkan kinerja dan kualitas realisasi PAD,” ujarnya.
Menurutnya, langkah tersebut penting agar target PAD terus tercapai dan kemandirian fiskal daerah semakin kuat.
Pada sisi belanja, Pemkot Mataram menambah anggaran sekitar Rp215,753 miliar. Belanja yang sebelumnya mencapai Rp1,707 triliun kini menjadi sekitar Rp1,923 triliun atau naik 12,64 persen.
Tambahan anggaran menyasar sejumlah program prioritas, seperti rehabilitasi sekolah, kesehatan, ruang terbuka hijau, penataan sungai, jalan, drainase, persampahan, serta sarana dan prasarana perkotaan.
“Belanja daerah kami arahkan untuk mengoptimalkan dan mempercepat pencapaian program prioritas pembangunan,” kata Abdul Malik.
Defisit Rp249,3 Miliar
Kenaikan belanja membuat defisit anggaran ikut meningkat. Defisit yang sebelumnya sekitar Rp75,992 miliar kini mencapai Rp249,312 miliar. Defisit bertambah sekitar Rp173,319 miliar atau naik 228,07 persen.
Abdul Malik mengatakan, pemerintah menggunakan SiLPA Tahun Anggaran 2025 untuk menutup defisit tersebut sesuai hasil audit BPK.
“Dengan memperhatikan perubahan postur Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah, maka terdapat defisit anggaran yang ditutup dengan SiLPA tahun anggaran sebelumnya sesuai hasil audit BPK,” ujarnya.
Sementara itu, Wali Kota Mataram, Mohan Roliskana mengatakan, Pemkot Mataram menerima berbagai masukan dan saran dari DPRD untuk memperkuat pendapatan daerah.
“Kami tentu menerima segala masukan dan saran yang disampaikan, terutama untuk peningkatan PAD dan peningkatan kualitas pelayanan publik,” kata Mohan.
Mohan menilai, masukan tersebut menjadi bagian penting dalam upaya pemerintah memperbaiki pengelolaan pendapatan sekaligus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
“Kami akan terus berupaya meningkatkan PAD dan memastikan anggaran yang ada memberikan manfaat bagi masyarakat Kota Mataram,” ujarnya. (*)
