Mataram (NTBSatu) – Pemprov NTB melalui Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) tuntas melaksanakan Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II Angkatan 13 Tahun 2026.
Pelatihan yang berlangsung hampir empat bulan sejak 2 Juni hingga 26 September 2026 ini melahirkan empat rekomendasi kebijakan strategis. Rekomendasi tersebut mencakup penanganan kemiskinan, integrasi ekonomi regional, pengembangan pariwisata berkualitas, serta penguatan ketahanan fiskal daerah.
Penyelenggaran pelatihan berbasis metode pembelajaran campuran (blended learning) ini di bawah pengawasan dan penjaminan mutu langsung dari Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia (LAN RI).
Penjaminan mutu ini menjadi langkah strategis BPSDMD NTB untuk meraih akreditasi penuh dari LAN RI pada tahun 2028. Setelah berencana kembali menggelar pelatihan serupa pada 2027.
Kepala BPSDMD NTB, Drs. H. Fathurrahman, menjelaskan bahwa pelatihan ini merupakan instrumen penting dalam implementasi manajemen talenta sistem karier Aparatur Sipil Negara (ASN) di daerah.
Melalui mekanisme ini, Faturrahman menyebut para pejabat Eselon II yang lulus dan memenuhi kriteria kelak tidak perlu lagi mengikuti seleksi terbuka secara konvensional untuk mengisi Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama.
“BPSDMD NTB menargetkan pendampingan dan penjaminan mutu ini terus berlanjut hingga 2027. Dengan begitu, pada 2028 BPSDMD NTB siap meraih akreditasi penuh dari LAN RI untuk menyelenggarakan PKN II secara mandiri,” ujar Fathurrahman kepada NTBSatu, Jumat, 25 September 2026.
Catatan Mutu dan Langkah Kemandirian Lembaga
Tim Penjamin Mutu LAN RI dari Direktorat Pembelajaran Manajerial Kepemimpinan, Delia Putri Rahmawati mengapresiasi pelaksanaan pelatihan. Ia menilai penyelenggaraan pelatihan berjalan sangat baik, baik dari sisi sarana prasarana maupun komunikasi antarpihak.
“Penyelenggaraan PKN II ini sudah cukup baik. Walaupun ini kali pertama diadakan kembali di NTB, saya melihat ada perbaikan signifikan dari sisi infrastruktur dan sarpras. Pihak BPSDMD sangat responsif dan berinisiatif berkoordinasi jika ada kendala,” kata Delia.
Untuk penyelenggaraan tahun depan, Delia menyarankan optimalisasi potensi internal daerah. Ia mendorong adanya keterlibatan Widyaiswara internal NTB sebagai pengajar dan alumni pelatihan sebagai penguji agar keberlanjutan lembaga semakin mandiri.
Senada dengan hal itu, perwakilan penyelenggara BPSDMD NTB, Yuna, menegaskan seluruh tahapan teknis berjalan secara ketat sesuai standar mutu nasional.
“Seluruh proses pelatihan didampingi langsung oleh tim penjamin mutu dari LAN RI. Tujuannya untuk memastikan setiap tahapan berjalan sesuai pedoman yang berlaku,” tutur Yuna.
Dinamika Peserta dan Visitasi Lapangan
Pada awal pelaksanaan, pelatihan ini diikuti oleh 60 peserta dari kementerian serta pemerintah daerah. Komposisinya terdiri atas perwakilan Pemprov NTB, 10 pemerintah kabupaten/kota se-NTB, Kementerian Lingkungan Hidup, serta Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi RI.
Namun, dalam perjalanannya, jumlah peserta berkurang menjadi 59 orang setelah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Sumbawa Barat meninggal dunia.
Ia menambahkan, sebagai bagian dari kurikulum, para peserta melaksanakan Visitasi Kepemimpinan Nasional (VKN) ke Provinsi Bali untuk menggali praktik baik (best practices).
“Melalui VKN ke Bali, peserta diajak menggali lesson learned dari daerah lain. Output utamanya adalah empat policy brief yang dirumuskan oleh masing masing kelompok sebagai rekomendasi kebijakan nasional dan daerah,” jelas Yuna.
Empat Rekomendasi Kebijakan dan Proyek Perubahan
Kelompok pertama yang menargetkan kemiskinan ekstrem di NTB turun hingga nol persen pada 2027 melalui rekonstruksi Program Desa Berdaya dan penguatan jaringan pengaman sosial berbasis data tunggal.
Akselerasi Integrasi Kawasan Regional (Bali, NTB, dan NTT). Sedangkan kelompok kedua menargetkan mendorong kawasan ini menjadi destinasi ekonomi bertaraf internasional. Yakni dengan memanfaatkan momentum MotoGP Mandalika 2026 sebagai pintu masuk integrasi pariwisata dan rantai pasok kawasan.
Pariwisata Berkualitas Berbasis Rantai Nilai Lokal, Kelompok ketiga yang mengadaptasi praktik baik dari Kabupaten Badung, Bali. Rekomendasi kepada Kementerian Pariwisata ini mendorong pergeseran indikator keberhasilan pariwisata dari sekadar jumlah kunjungan menjadi peningkatan lama tinggal length of stay. Kemudian, besaran belanja wisatawan, dan penyerapan produk UMKM lokal.
Lebih lanjut, Strategi Ketahanan Fiskal Daerah NTB PAD Tangguh. Kelompok keempat merumuskan solusi atas penurunan penerimaan daerah dampak pemberlakuan UU Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD). Langkah itu melalui penyusunan peta jalan diversifikasi penerimaan dan integrasi data pendapatan daerah.
Selain menyusun rekomendasi kebijakan, seluruh peserta telah memaparkan implementasi proyek perubahan yang mereka rancang dan uji coba selama masa aktualisasi di unit kerja masing-masing. Harapannya, rangkaian pelatihan ini melahirkan figur pimpinan daerah yang adaptif, solutif. Termasuk cakap membangun strategi terintegrasi demi meningkatkan kinerja organisasi secara berkelanjutan. (Japriani)
