Sumbawa Besar (NTBSatu) – Pemkab Sumbawa terus mendorong pertumbuhan ekonomi untuk menekan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di daerah.
Kepala Bapperida Kabupaten Sumbawa, Dr. Dedy Heriwibowo, S.Si., M.Si. mengatakan, pemerintah menjaga momentum pertumbuhan ekonomi karena sektor ekonomi berkaitan dengan penyerapan tenaga kerja.
“Pertumbuhan ekonomi itu menggambarkan pertumbuhan lapangan kerja,” kata Dedy.
Ia menyebut, sektor pertanian menjadi salah satu sektor yang banyak menyerap tenaga kerja di Sumbawa. Karena itu, pemerintah berupaya menjaga pertumbuhan ekonomi yang berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) berada di sekitar 5,3 persen.
Selain menjaga pertumbuhan ekonomi, Pemkab Sumbawa juga berupaya mengendalikan inflasi agar kenaikan harga tidak menggerus pertumbuhan ekonomi.
Dedy mengatakan, pemerintah meningkatkan keterampilan tenaga kerja melalui Balai Latihan Kerja (BLK). Pemerintah juga mendorong akses permodalan melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR).
“Kemudian yang berikutnya meningkatkan keterampilan tenaga kerja melalui BLK. Sekarang kan semakin intensif kita. Kemudian yang berikutnya itu tentu akses permodalan,” ujarnya.
Menurutnya, pemerintah terus menjaga momentum penyaluran KUR agar masyarakat dapat memanfaatkan akses permodalan untuk mengembangkan usaha.
Perhatian pada Kelompok Penerima Bantuan
Di sisi lain, Pemkab Sumbawa memberi perhatian kepada masyarakat yang menjadi sasaran intervensi bantuan sosial. Program tersebut mencakup BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, dan Program Keluarga Harapan (PKH).
Dedy mengatakan, kelompok sasaran tersebut mencakup masyarakat yang masuk dalam desil 1 hingga desil 5.Dalam rapat pemerintah, kata dia, terdapat sekitar 7.000 warga yang teridentifikasi berpotensi keluar dari kelompok desil tersebut berdasarkan pencatatan dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
“Ada 7.000 yang diidentifikasi bisa dikeluarkan dari desil 1 sampai desil 5,” katanya.
Dedy menjelaskan, sistem DTSEN juga dapat menangkap aktivitas finansial anggota keluarga yang berpotensi memengaruhi status dalam data sosial ekonomi.
“Memang ada laporan bukan orang tuanya, tetapi misalnya anaknya yang terdeteksi juga dalam satu keluarga,” ujarnya.
Karena itu, Dedy mengingatkan masyarakat agar memperhatikan kondisi tersebut. Ia menyebut masyarakat yang keluar dari kelompok sasaran perlu mengajukan sanggahan apabila terdapat data yang tidak sesuai.
“Kalau sudah dikeluarkan kemudian tidak dilakukan penyanggahan, itu bisa permanen dikeluarkan,” katanya. (*)
