Mataram (NTB Satu) – Sebanyak delapan kecamatan di NTB masuk kategori daerah rentan rawan pangan. Hal itu berdasarkan hasil penyusunan Food Security Vulnerability Atlas (FSVA/Peta ketahanan dan Kerentanan Pangan) Provinsi NTB Tahun 2022.
Rinciannya, terdiri dari dua kecamatan masuk dalam prioritas 1 (rawan pangan) yaitu Kecamatan Rasanae Timur dan Kecamatan Asakota di Kota Bima, dua kecamatan masuk dalam prioritas 2 (rentan rawan pangan) yaitu Kecamatan Sembalun dan Lenek di Kabupaten Lombok Timur.
Serta empat kecamatan masuk pada prioritas 3 (rentan pangan sedang) yaitu Kecamatan Sambelia Kabupaten Lombok Timur, Kecamatan Tambora Kabupaten Bima, Kecamatan Bayan Kabupaten Lombok Utara dan Kecamatan Raba Kota Bima.
Masuknya delapan kecamatan tersebut ke dalam daerah rentan rawan pangan, dipengaruhi oleh indikator angka kesakitan, persentase perempuan sekolah, persentase stunting serta ketersediaan air bersih rumah tangga.
Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi NTB, H. A. Azis, SH., MH., juga memaparkan kondisi ini saat menghadiri Diseminasi FSVA Tahun 2022 yang dilaksanakan oleh Badan Pangan Nasional bertempat di Hotel Grand Mercure Jogjakarta, Rabu, 21 Desember 2022.
FSVA merupakan instrumen untuk mengidentifikasi tingkat kerentanan terhadap terjadinya rawan pangan wilayah secara komprehensif. FSVA juga bermanfaat untuk memberikan informasi kepada stakeholder dalam mengidentifikasi kondisi ketahanan dan kerentanan pangan di suatu wilayah. Di mana investasi berbagai sektor seperti pelayanan jasa, pembangunan ekonomi dan manusia serta infrastruktur berkaitan dengan ketahanan pangan.
Ada beberapa kegiatan yang dilakukan untuk mengintervensi daerah rentan rawan pangan ini. Di antaranya program pertanian keluarga, pengembangan korporasi usaha yaitu memberdayakan masyarakat untuk mengembangkan home industry. Juga melakukan pengolahan dari hulu ke hilir, misalnya, salah satu daerah di Lombok Utara memanfaatkan bahan baku tomat dibuat menjadi permen tomat.
Kemudian meningkatkan kesadaran masyarakatnya untuk menekuni bidang pertanian. Masyarakat diedukasi untuk memaksimalkan perannya di sektor pertaninan.
“Kita mendorong daerah mandiri pangan. Dari Ampenan sampai Sape kita berikan dukungan untuk industri rumah tangga, peralatan produksi. Masyarakat bisa mengolah bahan baku menjadi bahan setengah jadi atau bahan jadi. Hasilnya ini digunakan untuk membeli kebutuhan-kebutuhan pangan lainnya. Sehingga daerah ini bisa keluar dari status daerah rentan rawan pangan,” ujar Azis. (ABG)
