Mataram (NTBSatu) – Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Dikpora) NTB terus mengupayakan peningkatan kesejahteraan guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu. Namun saat ini, kebijakan tersebut masih dalam tahap pembahasan dan belum bisa dipastikan realisasinya.
Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga NTB, Syamsul Hadi menegaskan, pihaknya memiliki komitmen untuk memperjuangkan nasib para guru. Meski, tetap berhati-hati saat menyampaikan kebijakan ke publik.
“Kami tetap punya komitmen. Tetapi tidak bisa menyampaikan sebagai janji, sebelum semuanya benar-benar final,” ujarnya kepada NTBSatu, Kamis 30 April 2026.
Pihaknya mencatat, jumlah guru PPPK Paruh Waktu di NTB mencapai sekitar 1.759 orang. Selain itu, terdapat 736 tenaga administrasi yang juga masuk dalam perhatian Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB.
Syamsul menyebut, angka tersebut menjadi dasar penting untuk merumuskan kebijakan yang tepat dan terukur. “Semua data sudah kami siapkan sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan,” katanya.
Saat ini, pihaknya masih melakukan koordinasi intensif dengan berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal untuk membahas kemungkinan skema peningkatan kesejahteraan tersebut.
Menurut Syamsul, proses ini tidak bisa secara terburu-buru karena harus memperhatikan aspek regulasi, nomenklatur, hingga kemampuan anggaran daerah.“Ini masih kita diskusikan dan komunikasikan dengan Pimpinan dan berbagai pihak terkait. Kita cari berbagi peluang yang memungkinkan,” jelasnya.
Syamsul menekankan kehati-hatian sebagai prinsip utama, agar kebijakan yang pemerintah ambil tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari. Ia memastikan, setiap langkah memiliki dasar hukum yang jelas dan sesuai aturan yang berlaku.
“Kalau nanti kita umumkan, itu harus sudah final semuanya. Sehingga, tidak menimbulkan masalah di belakang hari,” tegasnya.
Meski belum ada keputusan final, upaya ini memberi harapan bagi para guru PPPK Paruh Waktu di NTB yang selama ini menantikan kepastian terkait kesejahteraan mereka.
Dinas Dikpora NTB akan terus mengupayakan solusi terbaik tanpa mengabaikan aturan yang ada. “Ini menyangkut banyak orang, jadi harus benar-benar kita siapkan dengan matang,” katanya. (*)
